Tersangka Perusak Atribut Demokrat Dibayar Rp150 Ribu, Siapa Bohirnya?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 17 Desember 2018
Tersangka Perusak Atribut Demokrat Dibayar Rp150 Ribu, Siapa Bohirnya?

Baliho SBY di Pekanbaru, Riau dirusak OTK. Foto: Andi Arief

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Alasan uang menjadi motif HS, tersangka pelaku perusakan atribut Partai Demokrat di Kota Pekanbaru. Pelaku dijanjikan bayaran uang Rp150 ribu sebagai imbalan aksi merusak atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Motif pelaku dijanjikan dibayar Rp150 ribu. Itu saja, tidak ada motif lain," kata Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, dalam keterangannya kepada wartawan di Mapolda Riau, Senin (17/12).

Kapolda menjelaskan HS, pemuda 22 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru itu dijanjikan uang Rp150 ribu oleh seseorang. Namun, lanjut dia, uang yang dijanjikan itu justru belum diterima tersangka HS karena aksinya tertangkap.

SBY baliho
SBY tinjau lokasi pengerusakan bendera dan baliho Partai Demokrat di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Foto: Twitter/@AndiArief_

Untuk itu, Widodo telah memerintahkan Polresta Pekanbaru yang menangani perkara ini untuk terus melakukan penyelidikan guna mengungkap dalang perusakan. "Ada seseorang, itu yang masih dalam rangka penyelidikan," imbuh jenderal polisi bintang dua itu dilansir Antara.

Disinggung video amatir yang beredar luas, yang berisi pengakuan HS saat tertangkap tangan dan mengaku disuruh oknum simpatisan partai tertentu, Kapolda memilih tidak banyak berkomentar. "Biarkan penyidik kami bekerja dulu," tandas dia.

Untuk diketahui, HS justru tertangkap tangan warga oleh simpatisan partai Demokrat saat melakukan perusakan atribut Demokrat yang terpasang di sepanjang Jalan Sudirman, Pekanbaru, Sabtu dinihari kemarin (15/12).

#SBY #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan