Terpidana Kasus Ujaran Kebencian, ITE, dan Penistaan Agama terkait dengan Ijazah Jokowi Ajukan PK

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Terpidana Kasus Ujaran Kebencian, ITE, dan Penistaan Agama terkait dengan Ijazah Jokowi Ajukan PK

Terpidana kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama berkaitan ijazah Jokowi Bambang Tri Mulyono (kiri) ajukan PK di PN Solo, Selasa (24/6). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MERAHPUTIH.COM - TERPIDANA kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama berkaitan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 4851K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023. PK tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (24/6).

Kuasa hukum Bambang, Pardiman, mengatakan dasar pengajuan PK di antaranya karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi Undang-Undang (UU) ITE, khususnya pencemaran nama baik. Pihaknya berharap klien bisa segera dibebaskan.

“Kami ajukan PK terkait dengan vonis. Dia (Bambang Tri Mulyono) berharap ingin bisa segera bebas," ujar Pardiman, Selasa (24/6).

Ia mengatakan berkas pendaftaran permohonan PK telah diterima dengan penerbitan Akta Permintaan PK Penasihat Hukum Nomor: 1/PK/2025/PN.Skt Jo Nomor 4851K/Pid.Sus/2023 Jo Nomor 272/Pid.Sus/2023/PT.Smg Jo Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Skt.

"Setelah memenuhi syarat, hari ini (permohonan PK) kami daftarkan dan sudah diterima," katanya.

Baca juga:

Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Mengaku Tidak Kaget, Sebut Persoalan Belum Selesai


Ia mengatakan pendaftaran PK itu dilakukan di PN Kota Solo karena persidangan dulu dilangsungkan di PN Solo sehingga tidak bisa didaftarkan di PN yang lain. Ia mengklaim ada novum atau bukti atau fakta baru yang dimiliki pihaknya setelah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dia mengaku tidak bisa membeberkan novum itu kepada publik saat ini.

“Kami berharap agar pemerintahan yang baru ini memperhatikan dan Presiden Prabowo Subianto bisa mengeluarkan remisi,” katanya.

Pardiman menambahkan, dalam KUHAP Pasal 263 dan 264, dijelaskan ada novum. Masyarakat dalam hal ini kan juga sudah mengetahui. “Hal yang jelas mungkin publik sudah melihat sendiri buktinya selama ini seperti apa yang diyakini Bambang Tri Mulyono bahwa ijazah itu palsu, ternyata juga selama ini belum bisa ditunjukkan ke publik," tandasnya.

Diketahui, dalam kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama berkaitan dengan ijazah Jokowi itu, Bambang telah divonis oleh PN Kota Solo selama 6 tahun. Setelah mengajukan kasasi, pengadilan tinggi menjatuhkan vonis 4 tahun. Penulis buku Jokowi Undercover itu sudah menjalani masa tahanan sekira 2 tahun.

Kasus tersebut menyeret Bambang setelah membahas soal ijazah palsu Jokowi pada siniar di kanal Youtube Gus Nur 13 Official, milik terpidana lain, Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur. Dalam siniar itu, Bambang bahkan diminta Gus Nur melakukan sumpah mubahalah, untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar.

Bambang dan Gus Nur kemudian dilaporkan Dodo Ahmad Baidlowi. Terkait dengan kasus itu, Pardiman menilai antara Bambang dan Jokowi tidak memiliki masalah secara pribadi. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Penyelidikan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Klarifikasi Data Sekolah dan Kampus

#Solo #Jokowi #Ijazah Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Peringati 7 Hari Kematian Affan Kurniawan, Ojol Solo Nyalakan Lilin dan Pasang Bendera Setengah Tiang
Aksi ini memberikan pesan kepada kawan-kawan ojol di Solo Raya, untuk tetap tenang tetap kondusif saling berkomunikasi dan percayakan kasus ini kepada Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Peringati 7 Hari Kematian Affan Kurniawan, Ojol Solo Nyalakan Lilin dan Pasang Bendera Setengah Tiang
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
Solo International Performing Arts 2025 Diramaikan 9 Negara, Perkuat Posisi sebagai Kota Budaya Dunia
Tahun ini merupakan pelaksanaan SIPA ke-17.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Solo International Performing Arts 2025 Diramaikan 9 Negara, Perkuat Posisi sebagai Kota Budaya Dunia
Indonesia
Warga Solo Ramai Pasang Spanduk Tolak Tindakan Anarkistis
Warga bersama pemerintah dan kepolisian bergotong royong memulihkan kondisi kota.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Warga Solo Ramai Pasang Spanduk Tolak Tindakan Anarkistis
Indonesia
Perbaikan Kerusakan Fasilitas Umum akibat Demo Ricuh di Solo Pakai Biaya Tidak Terduga
Perbaikan akan difokuskan pada kerusakan parah seperti kantor DPRD Solo.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Perbaikan Kerusakan Fasilitas Umum akibat Demo Ricuh di Solo Pakai Biaya Tidak Terduga
Indonesia
Polisi Tangkap 3 Remaja Terduga Pembakar Gedung DPRD Solo, Sita 5 Bom Molotov
Penangkapan ketiga pelaku dilakukan saat ketiganya sedang menonton aksi Mahasiswa Solo Raya Menggugat di DPRD Solo, Senin (1/9).
Dwi Astarini - Selasa, 02 September 2025
Polisi Tangkap 3 Remaja Terduga Pembakar Gedung DPRD Solo, Sita 5 Bom Molotov
Indonesia
Fasilitas Umum Dirusak Massa, Walkot Solo Tegaskan Perbaikan Segera Dilakukan
Kerusakan sudah didata dinas terkait untuk segera diperbaiki.
Dwi Astarini - Senin, 01 September 2025
Fasilitas Umum Dirusak Massa, Walkot Solo Tegaskan Perbaikan Segera Dilakukan
Indonesia
Remaja Ikut Demo Anarkistis Sujud Minta Maaf kepada Orangtua di Polresta Surakarta
Anak-anak itu diminta wajib lapor.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Remaja Ikut Demo Anarkistis Sujud Minta Maaf kepada Orangtua di Polresta Surakarta
Indonesia
Pameran Foto '1945' Resmi Dibuka di Monumen Pers Nasional, Tampilkan Jejak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan diperjuangkan.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Pameran Foto '1945' Resmi Dibuka di Monumen Pers Nasional, Tampilkan Jejak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
Indonesia
Solo Mulai Kondusif, Polresta Surakarta Tangkap 65 Remaja dalam Demo Rusuh di DPRD Solo
Sebagian besar dari puluhan orang yang diamankan ternyata bukan warga Kota Solo.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Solo Mulai Kondusif, Polresta Surakarta Tangkap 65 Remaja dalam Demo Rusuh di DPRD Solo
Bagikan