Terkait Masalah Surat Kuasa KPK, Hakim Sarpin Bela Bambang Widjojanto


Sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan kepada KPK yang dihadiri tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan dan tim kuasa hukum KPK di PN Jakarta Selatan,Jakarta, Senin (9/2).(Antara Foto)
MerahPutih Nasional- Tim pengacara Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menolak surat kuasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, surat kuasa KPK tersebut ditandatangani oleh Bambang Widjojanto yang sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.
"Seingat kami Bambang Widjojanto sudah mengundurkan diri," kata salah satu pengacara Komjen Pol BG, Maqdir Ismail dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Mendengar pernyataan Maqdir itu, Hakim Sarpin Rizaldi yang memimpin jalannya persidangan langsung meminta kubu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab. Katarina Mulia Girsang yang menjawab pertanyaan Maqdir tersebut. Ia menuturkan, bahwa Bambang Widjojanto masih menjabat sebagai pimpinan KPK jika mengacu pada Pasal 32 ayat 1 undang-undang KPK.
Baca Juga: ICW-Muhammadiyah Dirikan Madrasah Anti Korupsi
"Tapi dalam Pasal 32 pemberhentian sementara itu ditetapkan oleh Presiden dan belum ada Keppres," jawab Katarina.
Tak lama setelah mendapat jawaban dari kubu KPK, Hakim Sarpin memutuskan bahwa Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka pihak kepolisian tetap menjabat sebagai pimpinan KPK. Dengan begitu, Bambang Widjojanto masih berhak memberikan kuasa.
"Maka saya sebagai hakim praperadilan memutuskan BW masih sah sebagai komisioner KPK berhak memberikan kuasa. Clear, yah," katanya. (hur)
Bagikan
Berita Terkait
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar

27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen

Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian

Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus

IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai

Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik

Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional

YLBHI Sebut Tindakan Aparat dalam Penanganan Demo Mengarah Teror terhadap Rakyat

Pengamat Tuntut Cara Polri Tangani Demo Harus Diubah, Jangan Sampai Makan Korban Jiwa Lagi

Prabowo Ungkap Kondisi Korban Aksi Ricuh di RS Polri, Ada yang Terbakar Leher, Paha, hingga Alat Vital
