Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi kelangkaan stok komoditas pangan seperti garam yang sedang ramai diperbincangkan ini. Hal tersebut, menurutnya, harus sudah bisa dilihat sejak 10 atau 20 tahun silam, dengan melihat data perkembangan penduduk.
"Kita, 'kan mestinya sejak 10 atau 20 tahun lalu sudah bisa mengantisipasi (stok garam), dilihat dari perkembangan penduduk, sehingga bisa dihitung berapa kebutuhannya dari tahun ke tahun," kata Hermanto ketika dihubungi wartawan, Senin (7/8).
Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Kajian Strategis IPB menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional hampir tidak ada penambahan yang siginifikan. Menurutnya, itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah terutama yang paling bertanggung jawab yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.
"Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait, ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dong, karena turunannya ada di situ (KKP)," kata dia.
Hermanto juga mengatakan bahwa program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) belum efektif. Menurutnya, PUGAR baru seperti wacana proyek saja, bukan sesuatu yang betul-betul disiapkan seperti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur.
"Saya kira belum efektif (Program PUGAR), baru kayak proyek saja gitu, bukan sesuatu yang istilahnya betul-betul disiapkan seperti halnya pemerintah sekarang serius bangun infrastruktur," katanya.
Sebelumnya seperti yang diwartakan bahwa langkanya garam diduga karena adanya permainan kartel. Menanggapi hal ini Hermanto mengatakan, alasan tersebut sulit diterima. Pasalnya, karena walaupun memang benar-benar ada mafia garam atau kartel garam, kalau produksi garam banyak dan mencukupi maka praktik kartel tersebut tidak akan efektif.
"Menurut saya, alasan yang sulit diterima sebenarannya, kalau ada sesuatu yang langka, lantas dituduh ada mafialah dituduh ada kartel. Jadi, mau dia mafia atau dia kartel, ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi mana efektif dia melakukan kartel, kartel atau mafia itu efektif untuk beroperasi jadi sekali untung berlipat ganda itu, kalau emang ada keterbatasan produksi. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam banyak, gak akan ada yang mau (melakukan) kartel," tandasnya.
Hermanto mengatakan solusi terbaik yang harus dilakukan yakni memang harus meningkatkan basis produksi garam, membina petani garam agar mampu bertani dengan baik, selain itu dukungan teknologi juga menjadi hal yang penting. Hermanto menambahkan bahwa jangan sampai petani garam malah terkonversi, ladangnya malah menyusut dipakai untuk yang lain. Dia juga meminta agar pemerintah tetap tenang dalam mengatasi masalah jangan setiap ada masalah seperti kebakaran jenggot.
"Jadi, solusi yang emang harus dilakukan itu tingkatkanlah basis produksi itu, binalah petani garam itu, jangan malah ia jadi terkonversi, ya, ladang garamnya itu malah menyusut dan dipakai untuk yang lain-lain. Jadi, jangan kayak kebakaran jenggotlah, setiap ada masalah ribut," katanya. (*)
