Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru?

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 03 Desember 2024
Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12).

Selain Risnandar, tim satgas KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya dalam operasi senyap tersebut.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan pihaknya menangkap anak buah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” ujar Tanak saat dikonfirmasi, Senin (2/12) malam.

Baca juga:

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Pj Walkot Pekanbaru

Namun, Tanak masih enggan membeberkan lebih jauh soal identitas para pihak yang ditangkap dan kasus yang sedang diusut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sedang memeriksa para pihak yang terjaring OTT. KPK memiliki waktu 1x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Mohon bersabar lebih dahulu, nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujar Ghufron.

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses MerahPutih.com pada Selasa (3/12), Risnandar melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Maret 2024.

Baca juga:

KPK Yakin Kolaborasi Regional Berbasis Teknologi Mampu Berantas Korupsi Lintas Negara

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) tersebut, ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai sekitar Rp 1,9 miliar.

Risnandar Mahiwa menyampaikan, LHKPN itu dalam kapasitasnya sebagai direktur organisasi kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Harta Risnandar terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia mengklaim memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp 830 juta.

Baca juga:

KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta

Sementara untuk harta bergerak, Risnandar memiliki mobil BMW 2011, motor Royal Enfield Bullet Classic 500 2019, dan sepeda Brompton 2018. Nilai seluruh aset-aset ini mencapai Rp 255 juta.

Selain itu, Risnandar juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 5 juta, kas dan setara kas senilai Rp 520 juta, dan harta lainnya senilai Rp 340 juta.

Risnandar dalam LHKPN itu memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Dengan demikian, total harta kekayaan Risnandar sebesar Rp 1.909.830.065. (Pon)

#Ott Kpk #KPK #Walikota Pekanbaru
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
KPK hanya menyebutkan salah satu penyedia mesin EDC di kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina sama dengan yang terjadi di BRI.
Wisnu Cipto - 6 menit lalu
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Indonesia
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan total kerugian negara dalam perkata tersebut. ?
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Indonesia
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Faryd dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Hasbi Hasan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
MAKI menilai KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. MAKI pun siap mengajukan gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Bagikan