Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Keputusan PP Muhammadiyah menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah menuai sorotan dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PP Muhammadiyah hati-hati dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/7).
Menurut Eddy, selama ini usaha pertambangan batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Apalagi ada potensi pelanggaran hukum baik dari sisi korupsi dan suap yang bisa terjadi.
Baca juga:
Muhammadiyah Terima Tawaran Jokowi Kelola Pertambangan, Sebut ada Nilai Positif
Eddy menilai, sikap kehati-hatian Muhammadiyah mesti dibarengi dengan profesionalitas akan membawa manfaat untuk umat.
“Kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," jelas Eddy yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Komisi VII DPR RI pun siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerjasama untuk mengelola tambang tersebut.
“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” lanjutnya.
Baca juga:
KPK Sita Dokumen Perizinan Tambang dari Kantor Ditjen Minerba ESDM
Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel. Lalu berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir Effendy, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan untuk kesejahteraan umat," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.
Sekadar informasi, Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). (knu)
