Terbanyak Banten, Caleg Eks Koruptor Kubu Jokowi Menang 4-2

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 01 Februari 2019
Terbanyak Banten, Caleg Eks Koruptor Kubu Jokowi Menang 4-2

Kantor KPU. Foto: net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan daftar caleg eks koruptor.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 49 caleg berstatus mantan terpidana korupsi pada pemilu 2019. Dari jumlah tersebut, Golkar di posisi pertama, Gerindra kedua sebagai partai dengan caleg eks koruptor.

Provinsi Banten menjadi penyumbang paling banyak caleg eks napi korupsi. Ada 6 caleg yang berasal dari partai berbeda-beda.

Logo KPU

Dari penelusuran MerahPutih.com, Jumat (1/2). Partai Golkar menjadi paling banyak mendaftarkan caleg eks koruptor. Sedangkan, sisanya berasal dari Demokrat dan PAN.

Dengan demikian, koalisi Jokowi menang 4-2 atas kubu Prabowo dalam hal partai yang paling banyak caleg eks koruptor

Berikut daftar caleg eks koruptor dan latar belakang:

1. Bahri Syamsu Arif adalah caleg DPRD Kota Cilegon dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah tersangkut kasus korupsi honorium ganda anggota DPRD Cilegon tahun anggaran 2005-2006 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar. Bahri divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

2. Agus Mulyadi Randil adalah caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar. Agus yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Perlengkapan Pemprov Banten terjerat tindak pidana korupsi pengadaan lahan sistem pertanian terpadu 2009-2010 dengan kerugian negara mencapai Rp 54 miliar.

3. Desy Yusnandi adalah caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar. Ia terjerat kasus korupsi puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Desy juga menjadi tersangka korupsi bersama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Kadis Kesehatan Tangsel Dadang M Epid, dan Kabid Sumber Daya Kesehaan Tangsel Mamak Jamaksari dan Sekdis Dinkes Banten Neng Ulfah. Ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta diminta membayar uang pengganti Rp 431 juta.

4. Dede Widarso merupakan caleg DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Golkar. Dede adalah mantan kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Pandeglang. Ia pernah tersangkut kasus korupsi raskin pada 2013. Dia divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

5. Heri Baelanu ialah caleg DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Golkar yang pernah dipenjara 1 tahun dan pidana denda Rp 50 juta terkait korupsi bantuan sosial senilai Rp 1,4 miliar.

6. Jhony Husban adalah caleg DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat yang pernah terjerat kasus korupsi honorarium ganda anggota DPRD Cilegon tahun anggaran 2005-2006 dan merugikan negara Rp 2,2 miliar. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. (*)

#Caleg Eks Koruptor #Partai Golkar #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan