Tenaga Kerja Asing Pakai Visa Turis, Nasib UMKM di Ujung Tanduk

MERAHPUTIH.COM - TINGGINYA potensi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR Daniel Johan menyoroti mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis untuk menjalankan usaha dagang di Indonesia.

Maraknya TKA ilegal ini tentunya merugikan perekonomian Indonesia, terutama bagi usaha usaha kecil menengah (UKM) lokal. "Semua dirambah, kasihan UKM lokal," ujar Daniel dalam keterangan persnya dikutip Rabu (9/10).

Modus para TKA ilegal ini ialah menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih murah karena tidak membayar pajak penjualan mengingat mereka ada di Indonesia dengan visa turis. Daniel menyoroti bagaimana para TKA nakal ini mengimpor barang dari luar negeri untuk dijual di Indonesia tanpa prosedur dan mekanisme yang sesuai aturan.

“Ada banyak seperti di Bali, Glodok, Mangga Dua, dan Tanah Abang. Itu mereka semua menguasai pasar mulai dari ponsel, baju, sampai ke jam tangan. Itu mereka banyak memakai visa turis dan itu menghancurkan para pengusaha lokal kita,” lanjut Daniel.

Baca juga:

Ini 4 UMKM Indonesia yang Sudah Berhasil Go International

Menurutnya, fenomena TKA bervisa turis yang merajai pasar Indonesia tersebut merugikan perekonomian rakyat. Belum lagi imbasnya pada sumber daya manusia (SDM) lokal karena usaha mereka tidak menyerap tenaga kerja Indonesia. “Uang mereka tidak berputar di Indonesia karena mereka kirim ke luar negeri,” paparnya.

Daniel berharap pemerintah memperketat proses pengawasan perdagangan yang belakangan dipenuhi praktik-praktik curang dari pelaku usaha luar negeri. Ia juga mendorong pihak berwajib untuk tidak segan menindak pihak-pihak nakal yang mengancam industri dan pasar dalam negeri.

“Indonesia harus menunjukkan taring. Jangan sampai kita dimanipulasi pihak asing yang terus-menerus ingin menguasai pasar kita, terutama pihak-pihak yang menggunakan cara-cara curang,” tutup politikus PKB ini.(knu)

Baca juga:

47 Persen UMKM Masih Sulit Akses Pembiayaan