Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Amnesty International Indonesia menemui Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono di Mapolda Metro Jaya. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti temuan Amnesty International terkait dugaan kekerasan dalam insiden kerusuhan 22 Mei 2019.
Direktur Amnesty International Usman Hamid tiba di Polda Metro sekitar pukul 11.00 WIB. Ia terlihat ditemani sejumlah tim dari Amnesty International dan kemudian ia langsung naik ke lantai atas gedung Promoter Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Amnesty Internasional Penasaran Motif Kekerasan Aparat di Kerusuhan 22 Mei
Usman menyebut pertemuan dengan Kapolda hari ini sebagai tindak lanjut pertemuannya dengan tim supervisi Mabes Polri Senin (8/7) kemarin. Pembahasannya masih masa yakni seputar temuan kerusuhan 21-22 Mei.
"Jadi kita ingin bahas sedikit temuan awal amnesty international berkaitan dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap sejumlah warga masyarakat sipil," kata Usmad Hamid kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/7).
Pada pertemuan dengan tim supervisi Mabes Polri, tim Amnesty International juga mendukung pengusutan Polri terhadap pelaku penyerangan Asrama Brimob serta perusakan properti Polri.
"Tindakan-tindakan kriminal semacam itu yang tentu saja kami mendukung Polri bekerja profesional mengusutnya dan tentu saja nggak boleh lupa kalau ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum juga diproses dengan cara sama, prosfesional dan terpercaya," tutur Usman.
Usman menambahkan, dalam pertemuan pihaknya membawa hasil temuan dalam beberapa kejadian yang akan dibahas secara rinci.
"Kemarin kita telah bertemu dengan tim supervisi Mabes Polri yang menangani masalah kekerasan dan kerusuhan di bulan Mei tersebut, hari ini kita ingin membahas lebi jauh," kata Usman.
Baca Juga: Amnesty International Minta Polri Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Kerusuhan Mei 2019
Lebih lanjut dia menyebut pertemuan ini diharap bisa menguak kasus-kasus pelanggaran HAM. Pun bisa menyelesaikan insiden tewasnya masyarakat sipil yang diduga akibat ditembak dengan menggunakan peluru tajam saat 21-22 Mei.
"Tindakan-tindakan kriminal semacam itu yang tentunya kami sangat mendukung agar Polri bekerja dengan profesional mengusutnya dan tentu saja tidak boleh lupa apabila ada anggota polri yang melakukan pelanggaran hukum juga diproses dengan cara yang sama dengan cara profesional dan terpercaya," kata dia lagi. (Knu)
