Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta Polri harus mengusut tuntas dan menghukum anggotanya yang diduga melakukan tindak kekerasan pada kericuhan 21-23 Mei lalu. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Polri bisa kembali.
Sejauh ini, polisi menjatuhkan sanksi penahanan 21 hari terhadap 10 anggota Brimob yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kami ingin menanyakan perkembangan dan kemajuan lebih jauh dari hasil investigasi kepolisian," kata Usman, melalui siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7).
Baca Juga: Indonesia Masih Jadi Wilayah Darurat Narkoba
Lebih lanjut Usman mengatakan bahwa pihaknya sangat mendorong proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan kekerasan.
"Hukuman disiplin merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kami mengapresiasi langkah tersebut," kata Usman.
Dia menerangkan, Amnesty International Indonesia memiliki mekanisme yang terbuka maupun mekanisme masukan secara tertutup.
"Kedua-duanya semata-mata untuk mendorong proses hukum demi kemanusiaan dan keadilan baik bagi masyarakat termasuk anggota Polri yang menjalankan tugas," jelas dia.
Amnesty International Indonesia pun telah mengapresiasi Polri yang menjatuhkan sanksi disiplin berupa penahanan selama 21 hari kepada 10 anggota Brimob yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang warga di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Namun, Amnesty International Indonesia juga meminta Polri melakukan proses penindakan terhadap anggota Brimob yang diduga melakukan penyiksaan di beberapa titik lain di Jakarta pada 21-23 Mei 2019, Amesty Internasional Indonesia mengaku memiliki dokumentasi dugaan penyiksaan oleh anggota Brimob tersebut. (Knu)
Baca Juga: Polemik Wagub DKI, Sandiaga Uno: Jatah Itu untuk PKS
