Temui Jokowi, Persatuan Purnawirawan Ajukan Peningkatan Kesejahteraan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 22 Mei 2023
Temui Jokowi, Persatuan Purnawirawan Ajukan Peningkatan Kesejahteraan

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (Pepabri) Jenderal TNI Purn Agum Gumelar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (Pepabri) Jenderal TNI Purn Agum Gumelar mengatakan pihaknya dan para pimpinan purnawirawan dari berbagai organisasi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Agum menjelaskan kedatangan purnawirawan dari berbagai organisasi seperti Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), PPAL, PPAD, PPPolri dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) bermaksud mengajukan peningkatan kesejahteraan mereka kepada pemerintah.

Baca Juga:

PKB Sambut Baik Dukungan Relawan Jokowi dan Gibran ke Prabowo

"Kami diterima oleh Presiden dan dalam pertemuan ini, kami laporkan tentang upaya dari kami para Purnawirawan untuk memohon kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan," kata Agum saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Agum menjelaskan bahwa pihaknya dan pimpinan purnawirawan sedang membuat proposal yang komprehensif dan layak (feasible).

Proposal tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kami sedang membuat proposal-nya yang komprehensif lah, yang 'feasible', yang kami bisa menyadari bahwa semua ini terpulang pada pundi-pundi keuangan negara kita, jadi kita akan sampaikan kepada Presiden melalui Wantimpres," kata Agum.

Selain pengajuan peningkatan kesejahteraan, para pimpinan purnawirawan menegaskan netralitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Jokowi Serukan Revolusi Hentikan Perang di KTT G7

"Maka kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah Pilpres, Pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga kami harus bersikap netral," ujar Agum.

Kendati demikian, Agum menambahkan bahwa di level perseorangan, organisasi-organisasi purnawirawan memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memilih di antara pilihan yang ada.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan tersebut menegaskan bahwa segenap organisasi purnawirawan sepakat bahwa selepas Pemilu maupun Pilpres 2024 berakhir, perbedaan itu harus dilupakan.

Organisasi purnawirawan, lanjut Agum, akan menghormati apa pun hasil yang menjadi keputusan demokrasi. (*)

Baca Juga:

Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

#Angkatan Laut #Joko Widodo #Jokowi #Pemilu #Agum Gumelar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Tujuh teman sekolah Jokowi di SMAN 6 Solo akan menjadi saksi sidang kasus ijazah palsu. Mereka tinggal menunggu panggilan.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Wapres Gibran sudah menempuh pendidikan SD 16 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, dan kemudian di O-Level.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan