Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah diminta segera merevisi pertumbuhan ekonomi 2021 dantidak ngotot atau bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu pertumbuhan 5 persen.
"Harusnya target ini secepatnya direvisi karena postur APBN pasti akan mengalami adjust pada beberapa pos-pos mata anggaran," kata Anggota Komisi XI DPR Acmad Hafisz Thohir, Minggu, (1/8).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, revisi target pertumbuhan ekonomi penting dilakukan agar postur APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya agar tetap bisa kredible.
Baca Juga:
PPKM Darurat, Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Direvisi
Apalagi, Bank Indonesia (BI) telah melakukan 3 kali revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi menurun, dimana sebelumnya prediksi BI pada 27 Januari 2021 adalah 4,5 - 5,8 persen dengan titik tengahnya, 5,3 persen.
Disisi lain, lanjut Wakil Ketua BKSAP DPR ini, hasil kajian dari Dana Moneter Internasional (IMF) telah melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,9 persen pada 2021.
"Jadi proyeksi Ini hampir mirip dan sama dengan koreksi Bank Indonesia yang terakhir yaitu koreksi pada 23 juli 2021," ungkapnya.
Hafisz sependapat dengan kajian Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira yang menyebutkan, adanya tekanan mobilitas dan pembatasan sosial, maka proyeksi ekonomi RI bisa saja tidak akan tumbuh diangka 3,9 persen, melainkan diproyeksi hanya tumbuh dikisaran -0,5 persen hingga 2 persen saja.
Menurut Hafisz, kondisi ini tentu akan sangat mengkhawatirkan semua. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah menjadikan penanganan pandemi COVID-19 sebagai bagian titik ukur akankah bangsa ini bisa keluar dari krisis ini.
"Akankah ekonomi akan bisa tumbuh dgn baik atau sebaliknya. Meminjam istilah Cicero, filsuf Italia, “Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Hafisz, Indonesia baru saja dinyatakan turun kelas oleh Bank Dunia (World Bank), dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (Lower-middle income). Hal Ini, kata dia, akan menambah daftar PR pemerintah untuk dapat naik kelas kembali.
"Diperlukan waktu dan kinerja yang lebih berat lagi untuk mencapai Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4.090 US dolar, untuk dapat naik kelas kembali menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas (Upper-middle income)," tandasnya
Berdasarkan catatan, terdapat tiga kali perubahan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan perincian sebagai berikut : Pertama, pada 25 Februari 2021, 4,3-5,3 persen dengan titik tengah 4,8 persen. Kedua pada 23 April 2021, 4,1-5,1 persen, dengan titik tengahnya 4,6 persen dan ketiga, pada 23 Juli 2021, yakni 3,5-4,3 perseb, dengan titik tengah 3,9 persen. (Pon)
Baca Juga:
Corona Mengganas, DPR Pesimistis Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai
