Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar besaran tarif yang dipatok Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra kepada anak buahnya yang ingin mengisi jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
"Dari kasus Cirebon, KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif-tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu. Misal, kisaran Camat Rp 50 juta eselon 3 Rp100 juta eselon 2 Rp 200 juta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (26/10).
Menurut Febri, tarif tersebut berlaku relatif tergantung tinggi rendah dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon. "Kami juga menduga, penerimaan hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan," ungkap Febri.
Sebelumnya KPK Menetapkan Sunjaya dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.
Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang itu bagian fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Tak hanya itu, Bupati Sunjaya diduga telah menetapkan nilai fee kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ingin dimutasi.
Bahkan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata nilai fee tersebut telah diatur sesuai jabatannya masing-masing. Mulai dari Lurah hingga pejabat eselon III. "Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," kata Alexander dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/10).
Menurut Alexander, total uang yang diterima politikus Ketua DPC PDIP Cirebon itu mencapai Rp6,425 miliar. Uang itu disimpan di rekening nama orang lain namun atas penguasaan Sunjaya. "Rekening digunakan sebagai penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon tahun anggaran 2018," tandasnya. (Pon)
