Tarif Angkutan Online dan Pesawat Penyumbang Inflasi Terbesar di Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juli 2024
Tarif Angkutan Online dan Pesawat Penyumbang Inflasi Terbesar di Jakarta

(Foto: Unsplash/Afif Ramdhasuma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat pada Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (month to month) di Jakarta. Kondisi itu, relatif lebih tinggi secara nasional yang terjadi deflasi.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin menjelaskan, inflasi Jakarta masih dinilai terkendali karena pada Mei 2024 mengalami deflasi sebesar 0,10 persen dan April mengalami inflasi 0,26 persen.

Berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, kelompok transportasi mengalami inflasi dengan andil terbesar, yakni 0,06 persen dengan peningkatan inflasi 0,43 persen.

Dari kelompok tersebut, tarif pesawat udara mengalami inflasi sebesar 5,5 persen serta tarif mobil online yang juga mengalami kenaikan.

Baca juga:

Rupiah Awal Maret Ditutup Menguat, Dipicu Rilis BPS dan Turunnya Inflasi AS

Peningkatan harga tiket pesawat ini dipengaruhi oleh momen Idul Adha dan libur sekolah.

"Ini tidak perlu merisaukan tim pengendali inflasi karena memang angkutan udara menjadi satu kebijakan nasional terkait tarif batas atas dan tarif bawah," katanya.

Ia mengaku, secara historis memang selalu terjadi inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha selama tiga tahun terakhir, yakni sebesar 0,37 persen pada 2022, kemudian 0,26 persen pada 2023.

"Tingkat inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha ini masih relatif lebih rendah dibandingkan periode Ramadhan dan Idul Fitri," katanya. (Asp)

#Inflasi #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia USD75 per barel dalam RAPBN 2027. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Bagikan