Targetkan Lolos Parlemen, Partai Garuda Jaring Tokoh Lokal

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 17 April 2023
Targetkan Lolos Parlemen, Partai Garuda Jaring Tokoh Lokal

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana (tengah). ANTARA/HO-Humas Partai garuda.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Garuda menargetkan bisa melampaui batas ambang parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen atau sekitar 7 jutaan suara pada Pileg 2024 mendatang.

Angka itu sudah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu.

Baca Juga

5 'Pengganggu' Utama Pemilu 2024, Paling Rawan Netralitas ASN

“Target suara kami menembus ambang batas, kalau angka (minimal) 7 jutaan harusnya kami bisalah. Kami pahami memang berat,” kata Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana di Jakarta, Senin (17/4).

Ridha menyadari, target ini merupakan tantangan besar bagi Partai Garuda yang masih berusia belia. Apalagi, pertarungan Pemilu 2024 mendatang diprediksi akan lebih sengit dibanding 2019 lalu.

Berdasarkan Pemilu 20219, Partai Garuda mendapatkan 702.536 suara atau 0,50 persen dari total suara yang ada. Atas pengalaman itu, Ridha sudah menyiapkan berbagai strategi agar Partai Garuda dapat melampaui ambang batas minimal empat persen.

Salah satunya menjaring tokoh baru di sejumlah daerah Indonesia guna menarik simpati masyarakat. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Partai Garuda membangun jaringan baru dengan tokoh-tokoh lokal dan hasilnya suara di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah Indonesia Timur cukup baik.

Baca Juga

PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

“Untuk daerah seperti ini kami lebih mencari tokoh-tokoh lokal yang memang seperti di Indonesia Timur itu bisa terjadi, jadi di tingkat nasional tidak dikenal tapi di kampungnya dia terkenal. Kami fokus pada daerah kecil tapi solid, daripada kami terlalu meluas tapi tidak bisa kami peroleh,” ujarnya.

Ridha mengungkapkan, saat ini sudah banyak bakal calon legislatif (Bacaleg) yang mendaftar di Partai Garuda. Namun ia belum bisa mengungkapkan angkanya, karena proses penjaringan Bacaleg masih berlangsung.

“Kami sudah harus siap sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Kami sedang menyiapkan Bacaleg dan sekarang proses penginputan di sistem mandiri internal, setelah itu awal bulan Mei ketika Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dibuka baru kami akan mulai, tetapi secara internal kami sudah mulai tahapannya,” jelas Ahmad.

“Kalau Bacaleg masih terus bertambah, kan belum semua terkumpul tapi sudah cukup banyak ada yang sudah melampaui 50 persen (pemberkasan) dan 70 persen, tapi kan kami masih mengejar karena belum semua yang menginput di sistem kami,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ridha mengaku optimistis, suara partai besutannya akan naik pada Pemilu 2024. Soalnya mayoritas pengurus Partai Garuda adalah orang-orang yang pernah mengikuti Pemilu 2019, sehingga dianggap telah berpengalaman.

“Kami pahami memang berat tapi kami masih yakin dengan perjuangan teman-teman daerah, karena kami sudah lalui satu periode Pemilu. Kebanyakan pengurus kami di atas 50 persen adalah pengurus lama, artinya mereka paham dengan tantangan di periode lalu dan strategi ke depan akan diperbaiki berdasarkan pengalaman sebelumnya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PT DKI Kabulkan Banding KPU, Mahfud MD: Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

#Partai Garuda #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan