Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp1.498 Triliun

MerahPutih Keuangan - Pendapatan negara masih akan bertumpu pada penerimaan perpajakan yakni sebesar 85,6 persen dari total pendapatan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2017 meningkat 15 persen menjadi Rp1.498 triliun.

Penerimaan pajak tersebut masih realistis. Pemerintah dan DPR menyepakati penerimanaan pajak tahun depan tumbuh 13-15 persen dari outlook realisasinya dalam APBNP tahun 2016.

"Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari minyak gas bumi dalam APBN tahun 2017 juga dioptimalkan. Sedangkan peran PNBP yang bersumber dari penerimaan Kementerian Negara/Lembaga (PNBP K/L) diupayakan terus meningkat, melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (27/10).

Sri Mulyani menambahkan perbaikan tax based dan tax complient dengan momentum Tax Amnesty. Kemudian perbaikan regulasi perpajakan.

"Untuk cukai, seperti barang konsumsi tentang kebijakan tarif dan penegakan hukum akan kami prioritaskan untuk mencegah negatif eksternality dan penerimaan bea cukai," tuturnya.

Sri Mulyani menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia masih sangat lemah sebagai dampak ekonomi global. Kendati demikian, negara-negara berkembang akan cenderung memproteksi dari tekanan geopolitik dan geo ekonomi.

"Kami prediksi ekspor dan impor masih akan lemah karena kondisi pasar global masih sangat lemah dan kecenderungan negara-negara melakukan proteksi karena ada tekanan geopolitik dan geo ekonomi," ungkapnya.

Sri Mulyani melihat tren PNBP akan meningkat Rp250 triliun pada 2017, yang bersumber dari sektor migas yang lifting-nya meningkat jadi 815 ribu barel per hari dan ICP (harga minyak mentah) yang relatif membaik dibandingkan dengan 2016. (Abi)

BACA JUGA:

1. Realisasi Investasi Asing Ditargetkan Rp386 Triliun
2. Proporsi Rencana Investasi PMA Diproyesikan Rp1.087 Triliun
3. BKPM: Masalah Pengupahan Harus Segera Diselesaikan
4. BKPM Siapkan Pusat Logistik untuk Sentra Industri
5. BKPM Percepat Proses Importasi bagi Perusahaan Tahap Konstruksi