Tantangan Panglima TNI untuk Kepala Staf AU yang Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 19 Januari 2018
Tantangan Panglima TNI untuk Kepala Staf AU yang Baru

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana berfoto dengan para penerbang dalam acara peringatan HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (BPMI/setkab.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Panglima TNI Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto mengungkapkan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasi TNI berdasarkan eksistensi ancaman nyata, potensial, maupun hibrida.

Menurut Panglima TNI, di Jakarta, Jumat (19/1), kondisi itu dilihat dari kemajuan dan perkembangan teknologi pertahanan serta kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

"Namun dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara yang baik tentunya secara bertahap akan dapat memenuhi target Minimum Essential Force (MEF)," kata Panglima TNI dalam amanatnya saat serah terima jabatan Kepala Staf TNI AU (KSAU) dari dirinya kepada Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Seperti dilansir Antara, Marsekal Hadi menyatakan proyeksi pembangunan TNI Angkatan Udara diarahkan untuk dapat mencapai air supremacy atau air superiority.

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua trouble spots dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi 4,5.

Selain itu, pembangunan TNI Angkatan Udara juga diarahkan pada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional, dan global.

Ia mengatakan sistem pertahanan udara akan juga diintegrasikan dengan matra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau Network Centric Warfare.

Pada pembangunan kekuatan selanjutnya juga, kata Hadi, akan mengaplikasikan konsep berperang dengan Unmanmed Combat Aerial Vehicle (UCAV) yang berbasis satelit.

Untuk dapat menjawab tuntutan tugas tersebut, katanya, peran strategis Kepala Staf Angkatan Udara dibutuhkan. Dengan kredibilitas dan kinerja serta berbagai pengalaman yang telah didapatkan selama penugasan, Marsekal TNI Yuyu Sutisna diyakini dapat berperan lebih optimal untuk membawa organisasi TNI Angkatan Udara menjadi semakin baik.

Menurut dia, untuk menambah alutsista TNI AU, kebijakan-kebijakan sesuai rencana strategis kedua sudah dibentuk dan disalin dalam bentuk road map Renstra 2014 sampai 2019.

"Sudah saya serahkan kepada Marsekal Yuyu sehingga apa yang akan diperbuat dikoordinasi oleh Mabes TNI dan kita lanjutkan ke Menhan dalam hal terkait pemenuhan alitsista. Marsekal Yuyu tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan itu," kata Hadi.

TNI, kata Panglima TNI, masih menunggu kedatangan pengganti pesawat F5 yang hampir 1,5 tahun para penerbang tidak melakukan aksi terbang dengan pesawat tersebut.

"Kita juga melakukan pemenuhan radar yang saat ini baru 20 unit. Dalam renstra kedua ini, kita butuh 12 radar lagi termasuk penambahan pesawat-pesawat transpor pengganti pesawat hercules. Kami merencanakan pesawat hercules gantikan dengan tipe hercules sama namun tipe akan kita tingkatkan menjadi tipe J," ujar mantan Irjen Kemhan ini. (*)

#Hadi Tjahjanto #Marsekal Yuyu Sutisna
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-79 tahun, Sabtu (5/10).
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Indonesia
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Hasil analisa sementara yang diterima Kemenko Polhukam, data NPWP yang bocor ke publik itu banyak yang tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Wisnu Cipto - Senin, 23 September 2024
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Indonesia
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa netralitas penting untuk dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) lain seperti TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 30 Juli 2024
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut usulan revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 poin C itu masih dalam tahap pembahasan.
Frengky Aruan - Rabu, 17 Juli 2024
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Indonesia
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Indonesia
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juli 2024
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Indonesia
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2024
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
Indonesia
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Intelijen baik dari BIN, BAIS, terus memantau perkembangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Maret 2024
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Bagikan