Tanggapi Kebijakan Menteri Susi, Syahrul Yasin Limpo: Tolong Pahami Nelayan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Agustus 2017
Tanggapi Kebijakan Menteri Susi, Syahrul Yasin Limpo: Tolong Pahami Nelayan

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (ketiga kiri) (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ingin Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memaklumi kondisi nelayan di daerah itu yang jumlahnya begitu banyak.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan itu merespon tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti atas keluhan dirinya soal kebijakan larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil dari bibir pantai.

"Kebijakan pelarangan Susi (Pudjiastuti) benar dalam pendekatan ideal, tapi dia juga harus maklumi saya sebagai gubernur yang sekarang merawat dan membina nelayan pantai yang begitu banyak," ujarnya di Makassar, Senin (7/8).

Gubernur Sulsel dua periode itu sebelumnya mengajukan keluhan terhadap kebijakan larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan RI kepada Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

SYL menjelaskan, nelayan di Sulsel itu tidak semua memiliki perahu atau kapal berkapasitas mesin yang bisa berlayar di atas 4 mil.

Namun demikian, dirinya juga mengakui hal itu hanya persoalan perbedaan pendapat saja. Syahrul hanya ingin mempertemukan antara pikiran ideal Susi dengan kondisi lapangan yang ada.

"Kita tentu terapkan apa yang menjadi aturan negara. Tidak boleh dilanggar. Tapi menurut saya tetap ada komponen yang harus diperhatikan dalam mengolah kepentingan rakyat. Rakyat dimana mau dapat makan kalau tiba-tiba tidak boleh melaut dua mil sementara kita belum siapkan mesin yang lebih besar," ungkapnya.

Dalam kesmepatan tersebut, SYL sekaligus membantah jika dirinya meminta hasil laut sebesar 500 ton ke atas melaikan hanya meminta dibawah 300 ton.

"Kan begini, saya buat program namanya Mothership (kapal induk) yang menarik 40 perahu nelayan. Kita sudah bagikan GPS bekerjsama dengan LAPAN di Parepare dengan waktu melaut tiga minggu. Ikan cakalang, ikan tongkol yang didapat akan dibeli oleh kapal induk. Tiba-tiba menteri keluarkan aturan tidak boleh ada penjualan di laut," tambahnya.

Menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti di acara salah satu televisi swasta mengaku jika kapal di Indonesia itu ada 650.000. Sementera kapal yang di atas kapasitas 100 GT (grosstonage) sekitar 15 ribuan unit dan jauh berbeda. Pihak-pihak yang memiliki kapal di atas kapasitas 100 GT bukan nelayan, melainkan pengusaha kapal.(*)

Sumber: ANTARA

#Syahrul Yasin Limpo #Menteri Susi #Susi Pudjiastuti #Sulawesi Selatan #Nelayan Tradisional #Kesejahteraan Nelayan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polda Sulawesi Selatan Tetapkan 11 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD, Petugas Kebersihan Diduga Ikut Terlibat
Dari 11 pelaku yang ditetapkan tersangka ini didominasi warga dengan mayoritas pekerja buruh hingga petugas kebersihan, sedangkan lainnya wiraswasta dan dua mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polda Sulawesi Selatan Tetapkan 11 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD, Petugas Kebersihan Diduga Ikut Terlibat
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
KPK Juga Gelar OTT di Jakarta dan Sulsel Selain di Sultra Terkait Dugaan Suap Dana Alokasi Khusus
tim penindakan beserta pihak-pihak yang diamankan di Jakarta dan Sultra sudah tiba di markas anti rasuah.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
KPK Juga Gelar OTT di Jakarta dan Sulsel Selain di Sultra Terkait Dugaan Suap Dana Alokasi Khusus
Indonesia
KPK Jebloskan SYL ke Sukamiskin, Tapi Belum Semua Harta Rampasan Disita
KPK beralasan karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara TPPU.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
KPK Jebloskan SYL ke Sukamiskin, Tapi Belum Semua Harta Rampasan Disita
Indonesia
KPK Periksa Rasamala Aritonang Terkait Kasus Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo
KPK memeriksa Rasamala karena ia pernah menjadi kuasa hukum SYL saat kasus korupsi eks Mentan itu bergulir di KPK.
Frengky Aruan - Senin, 21 April 2025
KPK Periksa Rasamala Aritonang Terkait Kasus Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo
Indonesia
Lagi, KPK Periksa Adik Febri Diansyah untuk Kasus TPPU SYL
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
Dwi Astarini - Selasa, 08 April 2025
Lagi, KPK Periksa Adik Febri Diansyah untuk Kasus TPPU SYL
Indonesia
Primadona Baru, Penumpang KA Makassar-Parepare Melonjak 3 Kali Lipat Lebih Pas Libur Lebaran
Jalur KA Makassar–Parepare memberikan kemudahan akses ke berbagai destinasi wisata, seperti Taman Batu Rammang-Rammang, Tonasa Park, Danau Hijau Balocci, serta situs sejarah Taman Purbakala Sumpang Bita.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 April 2025
Primadona Baru, Penumpang KA Makassar-Parepare Melonjak 3 Kali Lipat Lebih Pas Libur Lebaran
Indonesia
Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Adik Febri Diansyah
Adik Febri Diansyah, Fathoni Diansyah, akan diperiksa KPK terkait kasus TPPU SYL.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Maret 2025
Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Adik Febri Diansyah
Indonesia
Kasus TPPU Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK Geledah Kantor Visi Law Office
Penggeledahan dilakukan setelah penyidik rampung memeriksa Rasamala Aritonang sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Frengky Aruan - Rabu, 19 Maret 2025
Kasus TPPU Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK Geledah Kantor Visi Law Office
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Bagikan