Tanggapan KPU soal Ijtima III Minta Jokowi-Maruf Diskualifikasi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Mei 2019
Tanggapan KPU soal Ijtima III Minta Jokowi-Maruf Diskualifikasi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. (ANTARA/Reno Esnir/re1)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan KPU menghormati usulan Ijtima Ulama jilid III yang meminta Pasangan Calon (Paslon) nomer urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di diskualifikasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Ya KPU tentu menghormati Itjima Ulama yang ke III siapapun yang berpandangan terkait dengan pemilu 2019 kita hormati apalagi apabila kelompok-kelompok masyarakat menyuarakan agar pemilu itu berlangsung dengan jujur dan adil tanpa kecurangan," kata Wahyu di Jakarta, Kamis (2/5).

Gedung KPU

Namun, kata Wahyu, dalam mengambil sebuah keputusan KPU patuh pada ketentuan Undang-undang.

Harusnya jika ada pihak atau kelompok yang menemukan pelanggaran kecurangan dalam Pemilu 2019 melaporkan pada Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) karena lembaga itu berwenang untuk menindaklanjuti dan menyelidiki.

"Kita tentu menghormati tetapi tentu kita juga harus menghormati hukum yang berlaku. Ada penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu yang memang diberi kewenangan oleh UU untuk memproses dugaan pelanggaran," tuturnya.

Wahyu pun mengimbau bagi pihak yang merasa dicurangi atau ada kesalahan dalam Pemilu 2019 bila melaporkan ke Bawaslu. Agar dugaan kecuranggan itu bisa diproses oleh Bawaslu.

"Sehingga kepada siapapun yang menemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu 2019, dipersilahkan untuk melaporkan kepada Bawaslu. Insya allah Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu," tutupnya.

Seperti diketahui, Para ulama pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi capres dan cawapres 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Ijtima Ulama III
Kompres Ijtima Ulama III. (MP/Kanugrahan)

Hal itu ditegaskan oleh Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama lantaran diduga ada kecurangan dalam Pemilu 2019 serentak ini.

"telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019." kata Yusuf saat Ijtima Ulama jilid III di Sentul, Bogor (Rabu (1/5) kemarin. (Asp).

#Komisi Pemilihan Umum #Ijtima Ulama II
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Aplikasi Sirekap ini terdiri dari dua jenis, yaitu Sirekap mobile dan web
Angga Yudha Pratama - Minggu, 11 Februari 2024
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Bagikan