Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang angkat bicara terkait pernyataan Menkopolhukam, Wiranto, yang meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2018.
Menurut Saut, ketimbang menghentikan proses hukum terhadap calon kepala daerah, lebih baik pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"Lebih elegance solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (13/3).
Saut menegaskan, jika telah memiliki bukti yang cukup, KPK tidak bisa menghentikan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"Yang begitu tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat. Itu namanya membangun peradaban yang baik dan benar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah sepakat meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.
Hal tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan pihak penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan lainnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/3).
Menurut Wiranto jika hal tersebut tidak ditunda maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada, sebab perkara tersebut pasti akan dibawa ke ranah politik.
Wiranto juga berpendapat penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK akan berisiko pada proses pencalonan yang bersangkutan, karena dia adalah perwakilan dari partai politik atau mewakili para pemilih. (Pon)
Baca juga berita terkait di: Wiranto Minta KPK Tunda Pengumuman Calon Kepala Daerah yang jadi Tersangka
