Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Langkah Politik Wiranto Sebar Kader Bekas Hanura ke Partai Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Mei 2023
Langkah Politik Wiranto Sebar Kader Bekas Hanura ke Partai Politik

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Hanura, Wiranto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah politik diambil Mantan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dalam pemilu 2024.

Pada Senin (1/5) Mantan Panglima TNI Wiranto mendatangi DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyerahkan kader bekas partainya, untuk menjadi calon legislatif (caleg) PPP.

Baca Juga:

Prabowo Adakan Pertemuan dengan Wiranto Hari Ini

Selain itu, sebagian kader binaan dia yang dianggap nasionalis diserahkan ke Partai Gerindra.

Wiranto mengaku, ia tidak lagi menjadi nahkoda di Hanura, namun sejarah bahwa dirinya sebagai pendiri Partai Hanura tidak bisa dipisahkan.

Sehingga, ada sejumlah eks kader Hanura yang menunggu arahan dari dirinya soal langkah ke depan.

"Semangatnya ada, kualitasnya ada, kesungguhannya dan tekadnya ada, tapi masih belum tahu mau ke mana untuk menyampaikan aspirasi politiknya itu ke mana," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan, ini bukan kebetulan tetapi dirinya telah merenung secara mendalam.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sangat senang atas langkah yang dipilih oleh Wiranto dan berharap Wiranto ikut bergabung bersama Partai Gerindra.

"Syukur-syukur bapak sendiri juga (bergabung). Karena bapak sudah pakai baju putih. Bapak didaulat, saya kira itu penting," ucap Prabowo disambut tawa para peserta yang hadir.

Ia mengaku siap bekerja sama dengan para kader binaan Wiranto yang siap bergabung dengan Partai Gerindra.

"Intinya pak Wiranto dan kawan-kawan kami sangat gembira sangat senang, kami ingin mengajak, semua potensi untuk bisa kita bekerja sama kita bisa menggabungkan semua potensi untuk kebaikan bangsa dan negara kita, saya kira intinya itu," kata Prabowo.

Juru Bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan mengatakan, lebih dari 100 nama eks kader Partai Hanura yang diserahkan oleh mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai bakal calon legislatif (caleg) menjadi tambahan amunisi bagi partainya dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami berkeyakinan bahwa semua tokoh yang bergabung hari ini akan menambah amunisi buat PPP," ujar Donnie Tokan, sapaan karibnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Donnie menjelaskan, ratusan nama gerbong Wiranto tersebut sedang dibahas di Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) PPP. Untuk ditempatkan di dapil-dapil basis yang mereka bina selama ini.

Baca Juga:

Wiranto Bawa Kader Potensial Eks Hanura ke PPP

#Wiranto #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan