Takaichi Dipastikan Pertahankan Jabatan PM Jepang, Setelah Partai Menang Telak di Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Takaichi Dipastikan Pertahankan Jabatan PM Jepang, Setelah Partai Menang Telak di Pemilu

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (Foto: Instagram/Sanae Takaichi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Parlemen Jepang dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Rabu (18/3), setelah sebelumnya Jepang menggelar pemilu parlemen.

Jadwal tersebut disampaikan pemerintah secara resmi kepada partai yang berkuasa dan oposisi pada Jumat (13/2). Sementara itu, pidato perdana menteri dan tiga menteri senior lainnya akan disampaikan pada 20 Februari.

Sidang kali ini, untuk memilih perdana menteri berikutnya, dengan Sanae Takaichi hampir dipastikan terpilih saat parlemen memulai sesi khusus Diet selama 150 Hari.

Pemungutan suara dijadwalkan ketika pemerintahan Takaichi yang baru berusia beberapa bulan memegang kendali lebih kuat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga:

DPR Beri Persetujuan Terima 2 Kapal Bernilai 1,9 Miliar Yen dari Jepang

Partai Demokrat Liberal yang berkuasa meraih kemenangan telak dalam pemilihan majelis rendah pada 8 Februari.

Dalam pemilihan tersebut, LDP dan mitra koalisi juniornya, Partai Inovasi Jepang, memenangkan 352 kursi, lebih dari dua pertiga dari majelis rendah yang berpengaruh, naik dari mayoritas tipis yang dimiliki koalisi sebelum pemilihan.

Perdana menteri diperkirakan akan membentuk Kabinet keduanya setelah pemungutan suara.

Sumber-sumber senior pemerintah mengatakan, Takaichi bermaksud untuk mempertahankan susunan kabinet pertamanya yang dibentuk ketika ia menjadi perdana menteri pada Oktober tahun lalu.

Selain itu, Takaichi telah mengindikasikan untuk terus mencari kerja sama dari partai-partai oposisi karena koalisi yang berkuasa tetap menjadi minoritas di Dewan Penasihat yang beranggotakan 248 kursi.

Untuk sesi khusus Diet yang akan berlangsung 150 hari, tahap awal diperkirakan akan berfokus pada pengesahan anggaran awal untuk tahun fiskal 2026, yang diperkirakan akan disahkan pada akhir Maret sebelum dimulainya tahun fiskal pada bulan April, menjelang kemungkinan pemilihan umum mendadak.

Sidang ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga 17 Juli, sama lamanya dengan sesi biasa Parlemen, yang dibubarkan pada hari pembukaannya di Januari untuk pemilihan umum. (*)

#PM Jepang #Jepang #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Dunia
Nyali Besar Kapal Tanker Jepang Terobos Selat Hormuz Tanpa Bayar ke Iran
Keberhasilan ini menyusul langkah serupa oleh anak perusahaan Idemitsu Kosan Co. yang juga menyelesaikan transit di Selat Hormuz
Angga Yudha Pratama - Kamis, 14 Mei 2026
Nyali Besar Kapal Tanker Jepang Terobos Selat Hormuz Tanpa Bayar ke Iran
Kuliner
Sake dari Luar Angkasa Terjual Rp 11 Miliar, Kemasannya cuma 100 Mililiter
Dassai bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industries untuk melakukan fermentasi bahan sake di angkasa luar.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Sake dari Luar Angkasa Terjual Rp 11 Miliar, Kemasannya cuma 100 Mililiter
Lifestyle
Maskapai Jepang Gunakan Robot untuk Operasional
Robot sebenarnya sudah digunakan di beberapa bandara di Jepang, termasuk untuk patroli keamanan dan layanan ritel.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
 Maskapai Jepang Gunakan Robot untuk Operasional
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan