Tak Setuju Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500, PSI: Rugikan Masyarakat


Arsip pengguna transportasi umum tengah melintas fasilitas skywalk Kebayoran di Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Pemberlakuan tarif Rp 3.500 bagi warga yang ingin melintas di Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuai kecaman dari Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan, tak setuju dengan pemberlakuan tarif pada Skywalk Kebayoran Lama. Ia menilai fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat dan seharusnya dirasakan masyarakat secara gratis.
Baca Juga
PDIP Kritik Dinas Bina Marga gegara Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500
"Tentu saya tidak setuju jika lewat jembatan saja harus bayar karena itu merugikan masyarakat," ujar Ara, Rabu (8/2).
Menurut dia, Skywalk Kebayoran Lama berfungsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat ketika akan menikmati moda transportasi umum TransJakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.
"Tujuan jembatan ini kan untuk memudahkan mobilitas masyarakat bukan cuma untuk naik transportasi umum. Kalau naik angkutan umum baru dikenakan tarif yang berlaku," paparnya.
Ia mengaku kecewa dengan Dinas Bina Marga dan TransJakarta yang saling melempar tanggung jawab terkait pengenaan tarif ini.
"Masyarakat harus membayar tapi Dinas Bina Marga dan TransJakarta saling lempar tanggung jawab. Kalau memang belum final, jangan diberlakukan dulu. Sekarang kan masyarakat sudah rugi baru dicabut," tutupnya.
Baca Juga
Resmikan Skywalk Kebayoran Lama, Pj Heru: Tolong Dirawat dan Dijaga
Sebelumnya, seorang warga bernama Putri mengeluhkan soal dikenakan biaya sebesar Rp 3.500 ketika melintasi Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Padahal dirinya tidak menaiki TransJakarta dan hendak menuju stasiun Kereta Api Indonesia (KAI) Kebayoran.
"Saya kan nggak naik TransJakarta, hanya mau lewat skywalk dari arah korido 8. Tapi dipotong Rp 3.500," kata Putri, Senin (5/2). (Asp)
Baca Juga
Warga Bayar Rp 3.500 Pakai Skywalk Kebayoran, meski Tak Naik TransJakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
