Tak Setuju Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500, PSI: Rugikan Masyarakat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 08 Februari 2023
Tak Setuju Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500, PSI: Rugikan Masyarakat

Arsip pengguna transportasi umum tengah melintas fasilitas skywalk Kebayoran di Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemberlakuan tarif Rp 3.500 bagi warga yang ingin melintas di Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuai kecaman dari Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan, tak setuju dengan pemberlakuan tarif pada Skywalk Kebayoran Lama. Ia menilai fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat dan seharusnya dirasakan masyarakat secara gratis.

Baca Juga

PDIP Kritik Dinas Bina Marga gegara Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500

"Tentu saya tidak setuju jika lewat jembatan saja harus bayar karena itu merugikan masyarakat," ujar Ara, Rabu (8/2).

Menurut dia, Skywalk Kebayoran Lama berfungsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat ketika akan menikmati moda transportasi umum TransJakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

"Tujuan jembatan ini kan untuk memudahkan mobilitas masyarakat bukan cuma untuk naik transportasi umum. Kalau naik angkutan umum baru dikenakan tarif yang berlaku," paparnya.

Ia mengaku kecewa dengan Dinas Bina Marga dan TransJakarta yang saling melempar tanggung jawab terkait pengenaan tarif ini.

"Masyarakat harus membayar tapi Dinas Bina Marga dan TransJakarta saling lempar tanggung jawab. Kalau memang belum final, jangan diberlakukan dulu. Sekarang kan masyarakat sudah rugi baru dicabut," tutupnya.

Baca Juga

Resmikan Skywalk Kebayoran Lama, Pj Heru: Tolong Dirawat dan Dijaga

Sebelumnya, seorang warga bernama Putri mengeluhkan soal dikenakan biaya sebesar Rp 3.500 ketika melintasi Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal dirinya tidak menaiki TransJakarta dan hendak menuju stasiun Kereta Api Indonesia (KAI) Kebayoran.

"Saya kan nggak naik TransJakarta, hanya mau lewat skywalk dari arah korido 8. Tapi dipotong Rp 3.500," kata Putri, Senin (5/2). (Asp)

Baca Juga

Warga Bayar Rp 3.500 Pakai Skywalk Kebayoran, meski Tak Naik TransJakarta

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 28 menit lalu
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - 2 jam, 23 menit lalu
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan