Tak Setuju Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500, PSI: Rugikan Masyarakat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 08 Februari 2023
Tak Setuju Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500, PSI: Rugikan Masyarakat

Arsip pengguna transportasi umum tengah melintas fasilitas skywalk Kebayoran di Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan tarif Rp 3.500 bagi warga yang ingin melintas di Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuai kecaman dari Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan, tak setuju dengan pemberlakuan tarif pada Skywalk Kebayoran Lama. Ia menilai fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat dan seharusnya dirasakan masyarakat secara gratis.

Baca Juga

PDIP Kritik Dinas Bina Marga gegara Lewat Skywalk Kebayoran Lama Bayar Rp 3.500

"Tentu saya tidak setuju jika lewat jembatan saja harus bayar karena itu merugikan masyarakat," ujar Ara, Rabu (8/2).

Menurut dia, Skywalk Kebayoran Lama berfungsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat ketika akan menikmati moda transportasi umum TransJakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

"Tujuan jembatan ini kan untuk memudahkan mobilitas masyarakat bukan cuma untuk naik transportasi umum. Kalau naik angkutan umum baru dikenakan tarif yang berlaku," paparnya.

Ia mengaku kecewa dengan Dinas Bina Marga dan TransJakarta yang saling melempar tanggung jawab terkait pengenaan tarif ini.

"Masyarakat harus membayar tapi Dinas Bina Marga dan TransJakarta saling lempar tanggung jawab. Kalau memang belum final, jangan diberlakukan dulu. Sekarang kan masyarakat sudah rugi baru dicabut," tutupnya.

Baca Juga

Resmikan Skywalk Kebayoran Lama, Pj Heru: Tolong Dirawat dan Dijaga

Sebelumnya, seorang warga bernama Putri mengeluhkan soal dikenakan biaya sebesar Rp 3.500 ketika melintasi Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal dirinya tidak menaiki TransJakarta dan hendak menuju stasiun Kereta Api Indonesia (KAI) Kebayoran.

"Saya kan nggak naik TransJakarta, hanya mau lewat skywalk dari arah korido 8. Tapi dipotong Rp 3.500," kata Putri, Senin (5/2). (Asp)

Baca Juga

Warga Bayar Rp 3.500 Pakai Skywalk Kebayoran, meski Tak Naik TransJakarta

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Bagikan