Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik


Venna Melinda (Foto: Instagram.com/@venna.melinda)
MerahPutih Artis - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR ternyata mendapat reaksi dari model dan bintang sinetron Venna Melinda yang saat ini menjadi anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut tidak perlu dilakukan apalagi kondisi ekonomi masih lemah.
"Saya pribadi enggak setuju kenaikan tunjangan. Enggak urgent. Lebih baik gaji buruh dan dosen atau pengajar (yang dinaikkan). Saya juga lebih pro uangnya untuk UKM (Usah Kecil Menengah). Apalagi daya beli lemah sekarang," papar Venna Melinda, saat ditemui awak media sebelum premier film LDR2: Where Is My Romeo, di XXI Casablanca, Minggu (20/9).
Venna, Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat ini mengatakan, rencana kenaikan tunjangan bisa dibatalkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah seorang yang tidak setuju.
"Sebenarnya bisa dibatalin sama menteri keuangan. Pak Jokowi kan enggak setuju. Kalau saya sih enggak setuju. Enggak sensitif aja senang-senang di (atas) penderitaan orang," tegas Venna.
Venna mengatakan, tidak semua anggota DPR menyetujui rencana tersebut. Partai Demokrat menjadi partai yang tidak setuju.
"Kemarin masih cukup, kok (gajinya). Karena wacana itu enggak repesentatif dari semua. Beberapa fraksi partai pun tidak setuju. Dari Demokrat juga enggak setuju," pungkas Venna. (rky)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, Legislator Layangkan Kritik Tajam

Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!

Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen

DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan

Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang

DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari

Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI

DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia

DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
