Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 September 2015
Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik

Venna Melinda (Foto: Instagram.com/@venna.melinda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Artis - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR ternyata mendapat reaksi dari model dan bintang sinetron Venna Melinda yang saat ini menjadi anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut tidak perlu dilakukan apalagi kondisi ekonomi masih lemah.

"Saya pribadi enggak setuju kenaikan tunjangan. Enggak urgent. Lebih baik gaji buruh dan dosen atau pengajar (yang dinaikkan). Saya juga lebih pro uangnya untuk UKM (Usah Kecil Menengah). Apalagi daya beli lemah sekarang," papar Venna Melinda, saat ditemui awak media sebelum premier film LDR2: Where Is My Romeo, di XXI Casablanca, Minggu (20/9).

Venna, Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat ini mengatakan, rencana kenaikan tunjangan bisa dibatalkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah seorang yang tidak setuju.

"Sebenarnya bisa dibatalin sama menteri keuangan. Pak Jokowi kan enggak setuju. Kalau saya sih enggak setuju. Enggak sensitif aja senang-senang di (atas) penderitaan orang," tegas Venna.

Venna mengatakan, tidak semua anggota DPR menyetujui rencana tersebut. Partai Demokrat menjadi partai yang tidak setuju.

"Kemarin masih cukup, kok (gajinya). Karena wacana itu enggak repesentatif dari semua. Beberapa fraksi partai pun tidak setuju. Dari Demokrat juga enggak setuju," pungkas Venna. (rky)

 

Baca Juga:

  1. Jadi Artis, Venna Melinda Minta Verrell Tak Lupakan Kuliah
  2. Venna Melinda Tak Permasalahkan Anggota DPR Dilarang Jadi Artis
  3. Kenaikan Tunjangan DPR Disetujui Sejak Juni
  4. Kerap Buat Gaduh, Apakah Bisa DPR Dibubarkan?
  5. Presiden Jokowi Belum Tahu Tunjangan DPR Naik
#Artis Berprestasi #Anggota Dewan #DPR #Tunjangan DPR Naik #Venna Melinda
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 7 menit lalu
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Rudianto juga menyinggung dinamika keamanan terkini di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Indonesia
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
Pembiaran lubang bekas tambang melanggar Pasal 19–21 PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Guru-guru di pesantren itu mengajar murid-murid yang biasanya, tanda kutip, menjadi pilihan terakhir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Berita Foto
Raker Menkopolkam Djamari Chaniago dengan Baleg DPR Bahas RUU Pemerintah Aceh
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago saat mengikuti raker dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Raker Menkopolkam Djamari Chaniago dengan Baleg DPR Bahas RUU Pemerintah Aceh
Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan berkas kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang
Bagikan