Tak Mau Ganggu Aktivitas Partai, Bupati Solok Selatan Mundur dari Ketua DPC Gerindra
Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria. (ANT)
MerahPutih.com - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, menyusul kasusnya yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Salah satu alasan Muzni Zakaria mundur dari jabatan Ketua DPC Gerindra memang terkait kasus yang sedang dihadapinya," kata Sekretaris DPC Gerindra Solok Selatan, Isyuliardi Maas seperti dilansir Antara, Jumat (3/5).
Dia mengatakan, Muzni mundur dari jabatan Ketua DPC Gerindra agar tidak mengganggu aktivitas dan stabilitas partai.
Surat pengunduran diri Muzni, katanya, sudah masuk sejak 27 April dan telah kami teruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk dilanjutkan ke DPP. "DPC dan DPD hanya mengusulkan, sedangkan keputusan pemberhentian tetap oleh DPP," katanya.
Terkait siapa pengganti Muzni sebagai Ketua DPC Gerindra, dia belum mau mengungkapkan karena belum ada surat resmi dari DPP. "Pengganti Muzni Zakaria belum diputuskan DPP," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, yang berada di Kota Padang, pada 25 April.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah beberapa wakt lalu mengatakan kasus ini masih dalam proses penyidikan dan saat ini tim masih bekerja di lapangan.
KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan yang dilakukan di rumah pribadi Bupati Solok Selatan tersebut.
"Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK, prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Dari lokasi disita dokumen-dokumen terkait proyek," katanya.
Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut baik perkara dan tersangka terkait kasus di Solok Selatan itu. (*)
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Bupati Solok Selatan, OTT Baru?
Bagikan
Berita Terkait
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji