Tak Mau Ganggu Aktivitas Partai, Bupati Solok Selatan Mundur dari Ketua DPC Gerindra

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 03 Mei 2019
Tak Mau Ganggu Aktivitas Partai, Bupati Solok Selatan Mundur dari Ketua DPC Gerindra

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria. (ANT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, menyusul kasusnya yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Salah satu alasan Muzni Zakaria mundur dari jabatan Ketua DPC Gerindra memang terkait kasus yang sedang dihadapinya," kata Sekretaris DPC Gerindra Solok Selatan, Isyuliardi Maas seperti dilansir Antara, Jumat (3/5).

Dia mengatakan, Muzni mundur dari jabatan Ketua DPC Gerindra agar tidak mengganggu aktivitas dan stabilitas partai.

Surat pengunduran diri Muzni, katanya, sudah masuk sejak 27 April dan telah kami teruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk dilanjutkan ke DPP. "DPC dan DPD hanya mengusulkan, sedangkan keputusan pemberhentian tetap oleh DPP," katanya.

Terkait siapa pengganti Muzni sebagai Ketua DPC Gerindra, dia belum mau mengungkapkan karena belum ada surat resmi dari DPP. "Pengganti Muzni Zakaria belum diputuskan DPP," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, yang berada di Kota Padang, pada 25 April.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah beberapa wakt lalu mengatakan kasus ini masih dalam proses penyidikan dan saat ini tim masih bekerja di lapangan.

KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan yang dilakukan di rumah pribadi Bupati Solok Selatan tersebut.

"Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK, prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Dari lokasi disita dokumen-dokumen terkait proyek," katanya.

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut baik perkara dan tersangka terkait kasus di Solok Selatan itu. (*)

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Bupati Solok Selatan, OTT Baru?

#Gerindra #KPK #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Thomas menjelaskan telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari partai per 31 Desember 2025
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Indonesia
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1).
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Indonesia
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Purwadi menjelaskan uang tersebut pertama kali ia temukan tersimpan dalam sebuah map di atas meja kerjanya.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Indonesia
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Pemilik PT Maktour Fuad Hasan Masyhur mengaku kesulitan memperoleh kuota haji khusus 2023–2024 dan terpaksa menggunakan jalur furoda.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Indonesia
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK memanggil pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag.
Soffi Amira - Senin, 26 Januari 2026
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Beberkan hasil kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan pertemuan dengan MBS.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Bagikan