Andika Pratama
MerahPutih.com - Ancaman reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo tak kunjung terjadi. Padahal, kemarahan orang nomor satu di Indonesia itu membuat publik menerka-nerka soal siapa pejabat yang bakal dicopot.
Karenanya, hanya akan berujung gimmick politik, apabila hal itu tidak dilakukan sama sekali. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, soal reshuffle atau tidak itu tergantung Jokowi, karena dia yang punya otoritas.
Baca Juga
"Namun catatan saya, jika tak ada reshuffle, rakyat makin tak akan percaya lagi pada Jokowi. Karena sudah marah-marah lalu mengancam reshuffle, dan ternyata reshuffle tak ada," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/7).
Di sisi lain, Ujang Komarudin juga menilai inkonsistensi dari pihak Istana, terkait ancaman reshuffle kabinet yang keluar dari mulut orang nomor satu di Indonesia. Ini lantaran Mensesneg Pratikno sempat menyatakan tidak ada reshuffle kabinet, karena kinerja menteri dianggap sudah membaik.
"Masak iya, hanya dalam hitungan hari kinerja menteri sudah membaik?" ucap Ujang.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia mengungkapkan, sebaiknya Istana tidak boleh banyak retorik. Jika akan ada reshuffle segera lakukan.
"Jika tidak, ya tak apa-apa. Toh nanti rakyat yang akan menilai pemerintah. Apakah marah-marahnya Jokowi tersebut gimmick dan retorik atau benar? Hanya waktu yang akan bisa menjawab," tutup Ujang Komarudin.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, jika Jokowi urung melakukan reshuffle kabinet, maka akan ada respon balik dari masyarakat.
"Itu akan ada back fire dari rakyat ke Jokowi. Masak iya, banyak kinerja menteri yang jeblok, tapi tak ada reshuffle," tutur Ujang.
Yang teranyar, Presiden Jokowi kembali menegur jajaran para menterinya di Kabinet Indonesia Maju karena dirasa seperti cuti ketika work from home. Para menteri yang dapat teguran spesial dari Jokowi dinilai layak untuk diganti alias di-reshuffle.
"Jokowi ngegas menteri-menterinya merupakan hal yang wajar. Dia bosnya. Dia pimpinannya. Dan dia yang milih menteri-menterinya," ungkap pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Menurut Ujang, alasan Jokowi ngegas kembali adalah karena ada menteri yang salah dan lambat dalam bekerja. Ia menyebut, tak mungkin Jokowi akan marah apabila para menterinya bekerja dengan baik.
"Seperti layaknya mobil, jika kita gas, maka mobil akan berjalan kencang. Namun jika pedal gasnya, tak diinjak lebih dalam, maka jalannya akan landai. Begitu juga kinerja para menteri Jokowi. Jika tak digas, kinerjanya landai dan lamban. Hingga Jokowi marah-marah mengancam reshuffle," tutur dia.
Ujang juga menilai Jokowi terlambat memberikan teguran saat ini. Seharusnya teguran diberikan di awal pandemi virus Corona sehingga para menterinya bisa bekerja cepat dan baik.
"Harusnya menegur sebelum pandemi. Agar ketika pandemi, para menteri bekerja dengan gaspol. Namun karena menegurnya, saat new normal saat ini, justru yang terlihat adalah kegagalan-kegagalan para menteri dalam mengurus kementeriannya di masa pandemi," ucap Ujang.
"Namun, dari pada tidak sama sekali. Teguran Jokowi tersebut sangat penting. Untuk memacu dan memicu agar para menteri bekerja lebih baik lagi. Ucapan Jokowi, yang mengatakan bahwa 3 bulan WFH (work from home) seperti udah cuti. Itu artinya para menteri ketika WFH tak banyak kerja. Tak banyak melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bangsa, dan negara," tambahnya.
Baca Juga
Sehingga, sudah selayaknya menteri-menteri yang tak mumpuni diganti. Apalagi selama pandemi, kinerja menteri dinilai bisa dengan mudah dievaluasi.
"Jika kinerjanya selama pandemi atau 3 bulan terakhir jeblok, maka tak perlu dipertahankan. Para menteri itu kan digaji negara, mendapat fasilitas wah dan mewah, kemana-mana diistimewakan. Jika menteri selama WFH dianggap cuti oleh Jokowi, maka menteri-menteri tersebut layak diganti," sebut Ujang. (Knu)
