Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kabinet Jokowi-Ma'ruf diprediksi kegemukan. Hal ini tak lepas dari banyaknya parpol dan relawan pendukung yang sudah mengincar jabatan di pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi sangat penting.
“Saya berharap periode kedua Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” kata Mardani kepada wartawan di Jakara, Jumat (5/7).
Mardani juga mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue kekuasaan.
Menurut dia, kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue, tetapi tempat untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara.
"Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat, struktur ramping, simple, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.
Mardani menilai, sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya.
Mardani mencontohkan kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (internasional) dengan fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru.
Penggagas #2019GantiPresiden itu lantas mencontohkan adanya pembagian kabinet pemerintahan yang ramping di sejumlah negara.
"Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, China jumlah menterinya juga tidak banyak.Kabinet Obama (AS) hanya 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri," terang Mardani.
"Kabinet Angel Markel (Jerman) hanya 15 Menteri, kabinet Xi Jinping (RRT) hanya 21 Menteri dan 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) hanya 16 menteri dan 4 setingkat menteri,” jelas dia.
BACA JUGA: Anggota DPR Tekankan Pentingnya Kedaulatan Informasi dan Data
Dinilai Kurang Aspiratif, Pemerintah Kaji Ulang UU Ketenagakerjaan
Politikus PKS ini beranggapan, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa.
Jika harus dibagi banyak kementerian, daya ungkitnya menjadi kecil.
“Contoh program pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibandingkan dengan China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan,” tutupnya.(Knu)
