Eddy Flo
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan rencana swasembada bawang putih yang dicita-citakan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman harus realistis dan memperhatikan berbagai faktor seperti kondisi produksi dan kapasitas impor.
"Saat ini kebutuhan nasional bawang putih antara 480 ribu sampai 500 ribu ribu ton per tahun, produksi kita hanya mampu penuhi 10-20 persennya," kata Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP PKS Riyono, Rabu (5/7).
Menurut Riyono, dengan demikian kapasitas impor yang mencapai sekitar 90 persen dari kebutuhan nasional juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Ia mengungkapkan, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada kisaran tahun 1990-an dengan luas lahan ketika itu mencapai sekitar 28.000 hektare (ha).
Sedangkan, lanjutnya, data Kementerian Pertanian 2016 mengatakan lahan bawang putih hanya 2.043 ha dan untuk mencapai swasembada butuh lahan dengan luasan yang sangat luas dan benih yang sangat banyak.Sementara melihat kondisi lahan dan volume impor yang luar biasa saat ini, Riyono meminta pemerintah harus realistis dan kerja keras guna mewujudkan swasembada bawang putih.
Saat ini, pusat produksi bawang putih tersebar di enam provinsi besar. Data Kementan 2016 menyebutkan produksi bawang putih antara lain NTB 110.009 ton, Jateng 68.191 ton, Jabar 15.478 ton, Jatim 7.779 ton, Sumbar 5.898 ton dan NTT 2.723 ton.
"Bawang putih ini sekarang kita pun sebenarnya impor hanya 500.000 ton. Itu butuh lahan 60.000 hektare," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada wartawan ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).
Menurut Amran, salah satu daerah yang dipersiapkan untuk ditanami bawang putih yaitu Temanggung, Jawa Tengah. Hingga 2016, jumlah seluruh lahan yang ditanami bawang putih menurut Amran hanya seluas 150 hektare.
Sebelumnya, Mentan juga menyatakan telah mempercepat target swasembada bawang putih yang tadinya ditargetkan tercapai 2033 menjadi 2019. Menurut Amran, dimajukannya target swasembada bawang putih sebagai hikmah bergejolaknya harga komoditas pangan itu di berbagai daerah belakangan ini.
"Bawang karena bergejolak ada hikmahnya, seharusnya kita swasembada rencana besarnya 2033, tapi kita lompat insya Allah 2019 atau 2020 sudah swasembada. Kita percepat 13 tahun," katanya.
Sumber: ANTARA
