Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Januari 2023
Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melakukan pertemuan dengan seluruh anggota Fraksi NasDem DPR RI di NasDem Tower. Sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali, Ketua Fraksi NasDem Robert Rouw, Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa, dan beberapa elite partai, seperti Lestari Moerdijat serta Rachmat.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan Fraksi NasDem, mendukung penuh Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Baca Juga:

NasDem Diminta Tidak Asal Sebut Nama Cawapres Anies Tanpa Melalui Tim

"Pak Surya tegaskan dukungan penuh terhadap Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga selesai dan memerintahkan seluruh anggota Fraksi NasDem DPR RI melakukan hal serupa di komisi maupun AKD (alat kelengkapan dewan) lainnya," kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai NasDem Charles Meikyansah.

Ia mengatakan, selain itu, Surya berpesan agar Fraksi NasDem memperjuangkan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, sistem proporsional terbuka lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat.

"Pak Surya tetap memberi dukungan penuh terhadap sistem proporsional terbuka dan menolak sistem proporsional tertutup," ujar Charles.

Ia mengatakan pertemuan juga yang membahas banyak isu aktual itu menyinggung persoalan perkembangan eksternal dan internal Partai NasDem.

Charles menyampaikan perkembangan politik Tanah Air saat ini yang terus berkembang sehingga membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan Fraksi NasDem agar mereka dapat seirama dalam mengambil kebijakan.

"Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai karenanya harus satu komando," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Makin Mantap Bersama NasDem dan PKS di 2024

#Partai Politik #NasDem #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan