Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei bertajuk 'Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu'. Hasilnya sebanyak 13 persen responden menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan, mayoritas publik percaya pada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa mereka bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang.
"Yang negatif terhadap KPU dan Bawaslu rata-rata sekitar antara 11-13 persen. Secara khusus, yang menilai KPU tidak netral sebayak 13 persen," kata Deni dalam jumpa pers di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).
Pertama, peneliti menanyakan, apakah responden percaya KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak netral. Hasilnya, 13 persen responden percaya KPU tidak netral. Kemudian, 56 persen menyatakan tidak percaya.
"Sedangkan 32 persen tidak tahu atau tidak jawab," imbuh Deni.
Deni mengatakan, 13 persen dari total pemilih yang berjumlah 190 juta-an sekitar 25 juta pemilih. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi.
"Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan," pungkasnya.
Survei opini publik nasional ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian itu menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Pon)
