Eddy Flo
MerahPutih.Com - Hasil survei Alvara Research Center menyajikan fakta menarik. Selain masuknya ajaran intoleransi di kalangan kelas menengah dan kaum terdidik, muncul nama Habib Riziq Shihab sebagai salah satu ulama panutan.
Menanggapi munculnya Habib Rizieq sebagai salah satu ulama panutan, Sekteraris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq menyatakan hal itu sebagai cerminan dari konservatisme dan eksklusivisme.
"Tampilnya Habib Rizieq sebagai salah satu tokoh panutan di kalangan kelas menengah Muslim merefleksikan corak keberagamaan yang berpengaruh hari ini yang didominasi konservatisme dan eksklusivisme," kata Fajar Riza Ul Haq di Jakarta, Senin (23/10).
Komentar Fajar itu dikatakannya saat menjadi penanggap paparan riset bertema "Sikap dan Pandangan Kelas Menengah (PNS, Pegawai BUMN dan Profesional) tentang Radikalisasi Agama, Khilafah, Jihad dan Negara Islam di Indonesia".
Hasil penelitian Alvara Research Center terhadap sejumlah sampel menunjukkan tiga ulama panutan responden Muslim di antaranya Mama Dedeh dengan prosentase 25,3 persen dan KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym (23,4 persen) dan Rizieq (13,9 persen).
Menurut CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali sebagaimana dilansir Antara mengatakan Habib Rizieq terbantu popularitasnya karena kerap muncul ke media konvensional, media daring dan media sosial. Ulama panutan itu mengalahkan ulama lain meski secara keilmuan tergolong sangat bagus.
Sementara itu, Fajar mengatakan tiga ulama panutan itu mengalahkan popularitas tokoh dari ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Kendati begitu, Fajar mengatakan hasil survei itu harus menjadi gambaran menyikapi kenyataan bahwa kalangan profesional baik itu dari kalangan PNS, BUMN dan swasta mulai menempatkan Habib Rizieq sebagai sosok yang berpengaruh.
Dia khawatir dengan Rizieq yang menjadi panutan itu dapat menggiring pada pikiran dan perilaku kalangan profesional Muslim menuju konservatisme dan ekslusivisme. Rizieq membawa bendera "NKRI Bersyariah" yang jelas tidak sejalan dengan konsensus nasional yang menyepakati Pancasila.
Menurut Fajar, responden survei saat ini merupakan kalangan PNS, BUMN dan swasta yang masih menjabat di tingkatan menengah. Dalam 5-10 tahun ke depan bisa saja mereka merupakan pemimpin-pemimpin di suatu divisi atau pos-pos yang mempengaruhi kebijakan publik.
"Mereka kelas menengah yang 5-10 tahun lagi mereka bisa menjadi 'top leader' di bisnis, BUMN dan jabatan publik. Artinya mereka akan menjadi kunci yang menelurkan kebijakan bepengaruh terhadap masa depan bangsa. Temuan tidak bisa dianggap remeh maka harus bisa menjadi salah satu alarm kita dalam kontestasi di tengah masyarakat. Itu bisa berujung pada implikasi politik yang mempengaruhi konsensus kebangsaan kita," terang Fajar Riza Ul Haq.(*).
