Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi mencapai 68 persen.
Namun, dalam survei tersebut juga didapat data elektabilitas Presiden Joko Widodo masih perlu ditingkatkan bila akan maju dalam Pemilihan Umum 2019, karena baru mencatat 50,5 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tergolong cukup tinggi, namun terdapat margin 15 persen dari koresponden yang menyatakan puas tersebut tidak akan memilih kembali Joko Widodo sebagai presiden jika pilpres diselenggarakan dalam waktu dekat.
"Orang yang puas terhadap kinerja Jokowi itu seharusnya memilih dia kembali, itu rumusnya. Tetapi ini tidak, artinya beliau belum aman secara elektoral. Ada margin 15 persen yang tidak memilih Jokowi, padahal mereka puas terhadap kinerjanya. Itu yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Jokowi untuk menarik modal awal," katanya seperti dilansir Antara, Minggu (26/11) kemarin.
Hanta menjelaskan, angka survei bisa dikatakan tinggi jika mencapai di atas 60 persen, sehingga, melihat hasil survei elektabilitas tersebut, maka bisa dikatakan Joko Widodo belum aman untuk kembali terpilih dalam Pilpres 2019. Dia mencontohkan kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2009, yang kembali terpilih sebagai presiden dalam satu putaran pemilu.
"Angka aman itu seharusnya di atas 60 persen. Misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 itu elektabilitasnya 60 sampai 70 persen. Sehingga, dia bisa memenangkan Pemilu di satu putaran ya karena modal itu," tambahnya.
Untuk meninggikan angka elektabilitas tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintahan Kabinet Kerja. Selain itu, Jokowi dan tim pendukungnya memiliki pekerjaan rumah untuk mengonversi 15 persen masyarakat, yang puas terhadap kinerja Jokowi namun tidak memilihnya, supaya menjadi dukungan elektoral di Pemilu 2019.
Survei tersebut dilakukan pada 8 - 15 November 2017 dengan melibatkan 2.400 warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yakni dengan ketentuan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah serta bukan anggota TNI/Polri.
Populasi pemilih sebelumnya dikelompokkan berdasarkan 34 provinsi, untuk kemudian dilakukan 'primary sampling unit' di tingkat desa/kelurahan di seluruh provinsi. Selain menggunakan instrumen kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan dengan metode wawancara terhadap 10 responden untuk setiap desa/kelurahan. (*)
