Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI sepakat penyelenggaran Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.
Namun, berdasarkan data survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukan sebanyak 43 persen calon pemilih belum mengetahui jadwal perhelatan Pemilu dan Pilpres pada 2024.
Baca Juga
"Jumlah tersebut terbilang sangat besar sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera direspon pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangan persnya, Sabtu (4/6).
Meskipun angka ketidaktahuan masyarakat tinggi, lanjut Dedi, 74 persen responden setuju jika Pemilu dan Pilpres diselenggarakan pada 14 Februari. Sementara ada 18 persen responden yang menyatakan tidak setuju.
"Hanya 18 persen yang sangat tidak setuju, dan 8 persen yang tidak setuju," ungkap Dedi.
Baca Juga
Survei tersebut dilaksanakan pada 23-28 Mei 2022 dengan teknik wawancara penelitian hybrid secara tatap muka sebanyak 480 responden, dan sambungan telepon.
Data merujuk populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 s.d 2021. Dari total populasi tersebut terdapat 7.200 yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 720 responden. Dengan demikian total keseluruhan sebanyak 1.200 responden.
Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.
Survei ini berhasil mengambil representasi sampel yang tersebar proporsional dalam skala nasional. Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.
Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel dan pengujian metode pra-research. (Knu)
Baca Juga
