Noer Ardiansjah
Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta, Soni Sumarsono mengatakan Surat Keterangan (suket) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bebas digunakan untuk berbagai kepentingan, tidak hanya untuk Pilkada DKI Jakarta.
"Suket itu dikeluarkan tidak hanya untuk Pilkada, tapi untuk berbagai urusan. Mau nikah juga pake suket, selama blanko e-ktp belum ada, dikeluarkan suket. Salah satu dari 18 peruntukan itu adalah untuk Pilkada," kata Sumarsono saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Menurutnya, menjelang Pilkada pihak KPU meminta tanggal (6/4) sudah diberhentikan untuk tidak dikeluarjan lagi suketnya. Namun, justru sebaliknya Dirjen Otonomi (Otda) mengusulkan suket diberhentikan pada saat 5 hari sebelum pencoblosan.
"Kalau dari KPU minta tanggal 6 sudah diberhentikan, tidak lagi mengeluarkan suket. Saya kira terlalu jauh, masih 13 hari. Kasihan untuk mengakomodir yang lainnya. Kita lagi minta, seideal mungkin, 5 hari stop sebelum pilkada. Ada aturan di inpres dan ingub 1215, suket terakhir dikeluarkan H-5 sebelum pencoblosan. Jadi, kira-kira idealnya kita usulkan H-5,suket untuk pilkada stop. Itu yang sedang kami usulankan," kata Sumarsono.
Meski demikian, Sumarsono juga mengatakan, jika pemberhentian suket dilakukan pada saat H-5 pencoblosan, tentu dapat memberikan kontrol dan juga waktu untuk membagikan kepada setiap TPS yang ada di Jakarta.
"Tapi kalau dibagikan pada H-1, terlalu mendadak. Tidak mungkin. Padahal suara itu bisa 2,5 persen sehingga menimbulkan persoalan. Kami terbentur pada aturan sehingga banyak yang tidak nyoblos. Maka itu, diberikan ruang waktu untuk mendaftar ulang," tandasnya.
Baca berita terkait Pilkada DKI Jakarta lainnya di: Meme Kocak Pilkada DKI 2017
