4,5 Juta Blanko e-KTP Siap Didistribusikan


Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Kemendagri sudah menandatangani kontrak pengadaan 7 juta blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal e-KTP pada minggu ketiga Maret lalu. Jutaan blanko KTP itu siap didistribusikan.
“Akhir Maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI Jakarta yang memasuki Pilkada putaran kedua. Sisanya April ini bertahap selesai,” kata Tjahjo seperti dikutip dari laman Setkab usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) siang.
Pengadaan 7 juta blanko e-KTP itu dimenangkan oleh perusahaan dalam negeri, dan sampai sekarang sudah 96,54 persen dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sisa 3 juta lagi ditargetkan rampung tahun ini.
“Saya kira untuk Maret sudah kita kirim ke Jakarta lebih kurang 200 ribu yang belum punya e-KTP. Kemudian, yang April untuk luar daerah. Ya mudah-mudahan yang 4,5 juta ini, yang tertunda, kami mohon maaf, karena permasalahan yang kompleks,” katanya.
Bagikan
Berita Terkait
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen

Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
![[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma](https://img.merahputih.com/media/ea/90/a7/ea90a76cc4ce6162e17453c96a46b02d_182x135.jpeg)
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang

Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Raker Wamendagri dan Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Raker Wamendagri dan Gubernur dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan

Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen

5 Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Soal PSU
