Pilpres 2019

Sudirman Said Dampingi Sandiaga Uno Lapor LHKPN ke KPK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 14 Agustus 2018
Sudirman Said Dampingi Sandiaga Uno Lapor LHKPN ke KPK

Sandiaga Uno dan Sudirman Said saat berbicara kepada awak media di KPK (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Pantauan merahputih.com, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tiba di Gedung KPK pukul 13.00 WIB didampingi mantan Menteri ESDM, Sudirman Said.

Kehadiran Sandiaga di lembaga anturasuah untuk memperbarui laporan harta kekayaannya. LHKPN merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.

"Saya diantarkan sahabat saya pak Sudirman akan melakukan pelaporan LHKPN melalui elektronik LHKPN," kata Sandi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Sandiaga lapor ke KPK
Sudirman Said dampingi Sandiaga Uno saat melapor kekayaan ke KPK (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Seperti teman-teman tahu setiap tiga bulan saya selalu melaporkan LKHPN saya dan hari ini melaporkan LHKPN dan melakukan koordinasi untuk dalam rangkaian persyaratan dalam pencalonan sebagai cawapres," kata Sandiaga menambahkan.

Sandiaga mengaku setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur rutin melaporkan hartanya setiap tiga bulan sekali. Hal ini lantaran sebagian besar atau 90 persen hartanya merupakan saham yang nilainya terus alami perubahan.

"Setiap tiga bulan sekali. Jadi mulai dari Oktober 2017 sampai dengan terakhir bulan Juni. Lalu ada perubahan karena jumlah yang dilaporkan itu sesuai dengan kurs sesuai dengan harga-harga di pasar modal. Jadi karena sebagian besar hampir 90 persen yang dilaporkan itu tercatat di bursa dan ini juga menjadi perhatian kami. Makanya setiap tiga bulan kami melakukan pelaporan," pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Anies Teken Pergub Kenaikan Tarif Rumah Susun

#Pilpres 2019 #Sandiaga Uno #LHKPN #Sudirman Said
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, berapa harta kekayaannya?
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Muhammad Qodari resmi jadi Kepala Bakom. Simak rincian harta kekayaannya yang mencapai Rp 261,9 miliar berdasarkan LHKPN KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Lonjakan harta Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto disorot publik. GMBI melaporkan ke KPK dan mempertanyakan kenaikan hampir Rp1 miliar per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Bagikan