Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah masih akan menggelontorkan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023. Subsidi ini untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8).
Baca Juga:
Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi
Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.
Pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.
"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," ujarnya.
Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber. Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.
Menkeu mengatakan Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prioritas belanja pada 2023, di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.
Paling tidak, belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp 993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
"Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," tegas Sri.
Sepanjang semester pertama 2022, pemerintah telah membayarkan subsidi sebesar Rp 96,4 triliun. Realisasi tersebut baru 20,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Namun, tahun ini pemerintah diproyeksikan akan membayarkan subsidi lebih dari Rp 500 triliun. (Asp)
Baca Juga:
Pertahankan Harga Pertalite, Jokowi Sebut Subsidi Sudah Terlalu Besar
