Suara PSI Melejit, Anggota Komisi II DPR Minta KPU Pastikan Sirekap Bebas Intervensi
Komisi Pemilihan Umum. (ANTARA)
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Aminurokhman menyoroti adanya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024. KPU diminta memastikan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk perhitungan suara bebas dari intervensi pihak manapun.
"Menanggapi lonjakan suara PSI, KPU harus memastikan kembali bahwa aplikasi Sirekap benar-benar save dari berbagai gangguan atau ancaman dari internal atau eksternal. Itu dipastikan dulu," kata Aminurokhman kepada wartawan, Senin (4/2).
Baca Juga:
Menurut Aminurokhman, tingkat kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu akan turun jika pada prosesnya Sirekap justru diintervensi oleh pihak tertentu.
"Kalau aplikasi Sirekap ini mudah sekali diintervensi oleh pihak tertentu, tentu rakyat semakin tidak percaya dengan posisi penyelenggara atau aplikasi yang digunakan," ujarnya.
Jauh sebelum Pemilu dimulai, Komisi II DPR sudah memberi masukan kepada KPU terkait Sirekap. Kata Aminurokhman, semestinya Sirekap cuma jadi alat pantau penghitungan suara semata di internal KPU saja, tapi sayangnya aplikasi yang belum matang tersebut justru dibuka aksesnya ke publik dengan alasan transparansi.
"Kalau dari awal jadi konsumsi internal KPU tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang. Itu kan awalnya alat bantu internal KPU. Dengan berbagai argumen, transparansi lah, akhirnya bisa diakses oleh publik, lupa ada hal-hal yang jadi persepsi," kata dia.
Baca Juga:
Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah
Ia menegaskan KPU harus bertanggung jawab atas buruknya penggunaan Sirekap. Pasalnya, hal itu menyebabkan kegaduhan di publik sekarang ini.
"KPU lebih tahu bagaimana cara menyikapi keadaan hari ini. Kejadian ini sudah memicu hal-hal lain yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi, harus dipikirkan juga oleh KPU," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Berangkat Umrah saat Dilanda Bencana, Komisi II DPR Minta Mendagri Tindak Tegas Bupati Aceh Selatan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat