Strategi Atasi Beban Utang Pemerintahan Baru Versi PKS

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati mengingatkan posisi utang pemerintah per 30 April 2024 sebesar Rp 8.338,43 triliun. Bahkan jika digabung dengan utang BUMN angkanya bisa mendekati Rp 20.000 triliun.

"Tentu saja utang yang besar ini akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan," kata Anis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengurangi beban utang yang besar ini.

Kuncinya, kata Anis, disiplin dalam mengelola APBN. Pertama, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Utang yang besar harus bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak.

"Saat ini tax ratio kita masih sekitar 9 persen, masih relatif kecil dinandingkan negara peer. Reformasi perpajakan melalui UU HPP harus bisa memperbaiki sistim perpajakan dan meningkatkan potensi perpajakan," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Tidak Berencana Tingkatkan Rasio Utang Negara

Selanjutnya Anis mengingatkan terkait efisiensi dan efektivitas belanja yang konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, angka ICOR Indonesia yang mencapai 6,5 menunjukkan betapa tidak efisiennya berinvestasi di Indonesia.

"Kita masih termasuk negara ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, reformasi struktural untuk memperbaiki kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan mutlak diperlukan," ujarnya.

Salah satunya, kata Anis, dengan melakukan spending better secara konsisten dan berkelanjutan. Setiap anggaran belanja kementerian atau lembaga harus bisa efektif dan efisien sehingga bisa menghemat anggaran secara signifikan.

"Memastikan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan secara optimal untuk proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi dan sosial positif," bebernya.

Baca juga:

Pemerintahan Baru Dihadapkan Pada Suku Bunga Tinggi Buat Bayar Utang

Langkah berikutnya, menurut Legislator PKS ini meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi asing juga perlu terus dilakukan.

"Salah satunya mendorong berbagai kebijakan yang mendukung investasi terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor yang perlu terus dikembangkan, industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata," imbuhnya.

Anis juga menyebut diversifikasi ekonomi perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu. Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa fokus untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing global.

"Potensi sebagai negara agraris, maritim dan kekayaan alam adalah nilai tambah Indonesia untuk bisa terus berkembang," tuturnya.

Baca juga:

Pemerintah Kembali Serap Utang Rp 22 Triliun dari Lelang SUN

Anis juga mendorong agar pemerintah meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan utang yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Menurutnya, pemerintah baru perlu mereview kembali utang-utang yang tidak produktif.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pemerintah yang baru untuk menghindari peningkatan utang yang tidak produktif dan mengalokasikan dana untuk keperluan yang produktif dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Peningkatan pertumbuhan utang yang tinggi tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Menandakan utang tidak cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Strategi lainnya menurut legislator perempuan ini adalah penguatan mata uang dan neraca perdagangan akan membuat cost of fund menjadi lebih stabil. Kemudian, meningkatkan stabilitas mata uang nasional untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang akan sangat merugikan perekonomian nasional.

"Terdepresiasinya mata uang rupiah menyebabkan ongkos produksi barang yang memiliki komponen import akan meningkat. Selain itu, beban utang juga akan semakin berat. Intervensi yang dilakukan oleh BI untuk meredam kejatuhan rupiah juga menguras cadangan devisa negara," pungkasnya. (Pon)