Andika Pratama
MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyebutkan upaya mengentaskan kemiskinan sebenarnya menjadi mandat konstitusi Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Dia mengatakan itu saat hadir dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) tentang persiapan parpol berlambang Banteng moncong putih menyambut Rakernas III. Adapun tema Rakernas III PDIP pada 6-8 Juni 2023 ialah Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara.
Baca Juga
Hasto Sebut Unsur Kebudayaan Bakal Ramaikan Rakernas III PDIP
"Kita mengatahui ini mandat dari konstitusi. Mandat konstitusi di Pasal 34 ayat 1 itu sebenarnya satu tarikan napas dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian, jadi sejak awal disadari pendiri bangsa, penyelesaian problematika fakir miskin dan anak terlantar adalah caranya dengan menjalankan apa yang kita sebut dengan demokrasi ekonomi," ujar Arif.
Hadir bersama Arif, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Steering Committee Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Arief mengatakan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menunjukkan komitmen mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dia kemudian membeberkan angka kemiskinan pada 2022 sebesar 9,7 persen yang berstatus terendah selama 20 tahun terakhir.
"Kemiskinan kita pada saat ini 9,7 persen. Jadi terendah dalam 20 tahun terakhir, walaupun pada waktu COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, sempat dobel digit, tetapi kemudian di tahun 2022 turun. Seharusnya kalau tidak ada Covid, angkanya rendah di bawah 9,7 persen tadi," ujar Arif.
Baca Juga
Ganjar Bantah Isu Keretakan Internal PDIP seperti Pemberitaan Media Asing
Arif mengatakan pemerintahan Jokowi juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem seperti menjadi komitmen negara global. Pemerintahan Jokowi, kata Arif, bahkan menginginkan kemiskinan ekstrem selesai pada 2024 atau lebih cepat dari target global pada 2030.
"Disepakati negara dalam persidangan PBB pada 2015, menjadikan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan itu mengakhiri kemiskinan ekstrem di tahun 2030, tetapi pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan pada 2024," ujarnya.
"Pada 2020, kemiskinan ekstrem kita persentase dari populasi itu 4 persen, laporan terakhir dari Bank Dunia melaporkan bahwa kemiskinan ekstrem itu posisinya kurang lebih 1,5 persen pada 2022. Jadi, ada penurunan 2,5 persen selama tahun 2020 sampai 2022. Jangka waktu tahun 2023 dan 2024 ini tahun krusial, karena biasanya mekanisme untuk menurunkan dari angka yang sangat rendah dari 1,5 persen menuju 0 persen adalah langkah yang diperlukan extra effort," jelas dia.
Menurut Arif,perlu dukungan semua pihak seperti kepala daerah sampai fraksi di DPR RI untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Pemerintah sendiri sudah mengambil langkah-langkah kebijakan, baik itu melalui UU APBN, maupun instruksi atau aturan yang sifatnya khusus yang dikeluarkan Pak Presiden," ujar Arif.
Oleh karena itu, dia menyambut positif rencana PDIP yang mau membahas soal kemiskinan dalam Rakernas III yang akan dilaksanakan di Sekolah Partai pada 6-8 Juni mendatang.
Arif optimistis target kemiskinan 0 persen pada 2024 dapat tercapai dengan beberapa langkah, di antaranya melalui intervensi kebijakan yang bersifat perlindungan sosial, maupun intervensi program yang sifatnya meningkatkan pendapatan.
"Harapan kita tentunya, pertama komitmen dapat terbangun secara bersama-sama dikanalisasi, diinisiasi oleh kepala daerah dari PDIP yang kemudian menjadi komitmen bersama dalam Rapat Kerja Nasional," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Rakernas PDIP Usung Tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara
