Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Peta persaingan jelang Pemilu 2024 semakin terasa. Salah satunya persaingan bakal calon dari unsur kepala daerah baik di lembaga survei maupun citra di masyarakat.
Beberapa nama kepala daerah yang berpeluang adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pengamat politik Philips J Vermonte menilai, kepala daerah memiliki kapasitas untuk menghadapi persoalan-persoalan yang serupa dengan permasalahan negara. Menurutnya, ini menjadi salah satu kriteria pemimpin yang dibutuhkan.
Baca Juga:
Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024
"Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang punya pengalaman governance seperti kepala daerah, karena sehari-hari menghadapi persoalan yang serupa dengan negara," kata Philips, Rabu (6/7).
Ia menilai, sosok yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan adalah yang bersifat teknokratik.
Contoh ini dapat ditemukan pada kepala daerah selama penanganan pandemi.
"Apakah kita bisa mengembangkan vaksin, sainsnya pandemi gimana, bagaimana meningkatkan rasio kasur di rumah sakit. Itu semua soal teknokratik, dan ini kepala daerah yang paling punya urusan," tuturnya.
Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini mengatakan, teknokratisme mendorong kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
Survei Pilpres CiGMark: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul Tipis dari Prabowo
Menurutnya, persoalan ini tidak terbatas pada faktor domestik saja, namun juga isu global, seperti perubahan iklim yang berdampak pada banyak aspek sosial dan ekonomi.
Untuk itu, kata Philips, aspek ini menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan kepala daerah dalam pencalonan sebagai pemimpin di tingkat pusat.
"Kepala-kepala daerah punya kesempatan serupa untuk bertanding secara demokratis dalam kontestasi pemilihan di tingkat nasional," tuturnya.
Namun, ada keterbatasan dalam mempertimbangkan aspek ini. Salah satunya terkait dengan partai politik yang nantinya akan mengusung capres-cawapres.
Ia pun mendorong partai politik untuk serius mempertimbangkan kepala daerah menjadi capres atau cawapres.
"Apakah pemikiran ini selaras dengan pemikiran partai politik? Karena yang punya tiket adalah partai politik," ujar Philips. (Knu)
Baca Juga:
Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024
