Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sosok Jurgen Mossack dan Roberto Fonseca di Balik Panama Papers

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 06 April 2016
Sosok Jurgen Mossack dan Roberto Fonseca di Balik Panama Papers

Jurgen Mossack, pendiri firma hukum Mossack Fonseca (Foto Wikipedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Dunia - Data investasi Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama membuat dunia terhenyak. Pasalnya, data 11,5 juta dokumen berkapasitas 2,6 terabyte itu memuat nama tokoh penting dunia.

Kumpulan data selama 40 tahun itu menyebut nama-nama tokoh dunia di antaranya, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dan Deng Jiagui (saudara ipar Xi Jinping), putra PM Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin, PM Pakistan Nawaz Sharif, Presiden Ukarina Petro Poroshenko, Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz al-Saud, penyerang Barcelona Lionel Messi, anggota komite etik FIFA Juan Pedro Damiani, dan mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo. Mereka mendirikan perusahaan bayangan (offshore) di luar negeri dibantu Mossack Fonseca. Hal ini dicurigai sebagai upaya penghindaran pajak di negaranya.

Siapakah sosok di balik firma hukum Mossack Fonseca? Mossack Fonseca didirikan oleh Juergen Mossack (68) dan Ramon Fonseca (63). Juergen Mossack adalah anak Erhard Mossack, seorang imigran Jerman yang pernah menjadi tentara Waffen-SS NAZI pada masa Perang Dunia II.  

Sedangkan Ramon Fonseca adalah mantan penasihat Presiden Panama Juan Carlos Varela. Fonseca juga dikenal sebagai novelis peraih anugerah sastra.   

Ramon Fonseca Mora, co-founder Mossack Fonseca

Mereka mendirikan firma hukum Mossack Fonseca pada 1977 dan memiliki spesialisasi hukum komersil, kerahasiaan klien, konsultan investasi, dan struktur internasional.

Dalam laman perusahaan, disebutkan Mossack Fonseca menyediakan jasa konsultan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, mengelola yayasan privat, melakukan bisnis di luar negeri dan transaksi dalam semua jenis mata uang. 

BACA JUGA:

  1. Alasan Bill Gates dan Warren Buffet Tidak Masuk Daftar Panama Papers
  2. Tujuan Mendirikan Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers
  3. Alasan Orang Kaya Simpan Kekayaan di Luar Negeri
  4. Menkeu Tertarik Kaji Data Panama Papers
  5. Menkeu Perintahkan Jajarannya Tindaklanjuti Data Panama Papers
#Panama Papers #Pajak #Mossack Fonseca
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Bagikan