Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengubah aturan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Pada aturan sebelumnya, pelanggar hanya diberikan teguran lisan. Sementara aturan baru diberikan sanksi membersihkan sungai dan selokan.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, perlu tindakan tegas untuk menerapkan protokol kesehatan di Solo di tengah pandemi COVID-19. Tindakan tegas tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi yang nekat melanggar.
Baca Juga:
Belajar Daring di Tengah Pandemi, 1.500 Siswa Miskin Solo Diberi Smartphone Gratis
"Kami memutuskan sanksi sosial bagi warga yang tidak mematuhi dan menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan membersihkan sungai dan selokan," ujar Rudy sapaan akranya, Senin (31/8).
Rudy menilai, sanksi membersihkan sungai dan selokan lebih bermanfaat mengingat kondisi sungai saat ini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah. Sudah ada sejumlah sungai yang disiapkan petugas Satpol PP untuk dibersihkan bagi yang melanggar protokol kesehatan.
"Kami siapan Sungai Jenes, Gajah Putih, selokan di Jalan Bhayangkara, selokan di Jalan Sutoyo dan lain sebagainya untuk dibersihkan yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.
Ia mengatakan, awalnya ada pilihan sanksi lain berupa menyapu sampah di jalan sepanjang 100 meter. Namun, setelah dilakukan pertimbangan lebih efektif pemberian sanksi membersihkan sungai.
"Jadi sanksinya tidak menyapu. Membersihkan sungai ini lebih bermanfaat," kata dia.
Rudy menegaskan, tidak memberlakukan sanksi berupa denda karena memperhatikan kondisi perekonomian warga yang sedang sulit akibat pandemi corona. Sanksi denda juga dianggap membebani warga dan tidak ada manfaatnya.
"Warga cari penghasilan untuk makan saat ini sulit. Jadi tidak kami terapkan sanksi denda bagi pelanggaran protokol kesehatan," kata dia.
Baca Juga:
Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak
Ia menambahkan sanksi membersihkan sungai dan selokan ini berlaku bagi yang melanggar protokol kesehatan bersifat individu dan perusahaan. Sanksi ini berlaku pada pertengahan September 2020.
"Kami akan lebih dulu melakukan sosialisasi sanksi tersebut kepada masyarakat selama dua pekan sebelum diberlakukan," tutup Rudy. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
