Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari menyarankan, Pemprov tak menggubris Kementerian Keuangan (Menkeu) yang menawarkan dana untuk program daerah pemulihan ekomoni.

"Kalau menurut gua mendingan engga usah diambil, mendingan tuh (pinjaman) kita usaha sendiri sama fokus," kata Eneng di Jakarta, Kamis (30/7).

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Tak Aneh-aneh Pakai Utang Rp12,5 Triliun

Menurutnya, bila meminjam uang DKI harus memikirkan bunga pinjaman. Dengan begitu, utang dari Menteri Keuangan itu harus dikelola dengan baik.

"Karena kalau pinjaman itu kan harus dipikirin bayarnya juga, bunganya, harus ngehasilin sepuluh kali lipatnya dong untuk bayar bung nya sama biar dapat penghasilan gitu," tuturnya.

Proyeksi program yang akan dilakukan Pemprov DKI dari dana pinjaman Menkeu mulai dari penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, olahraga, hingga peningkatan sektor pariwisata.

Menurut dia, pinjaman uang Menkeu untuk penanganan banjir alangkah baiknya Pemprov mengunakan anggaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"RPJMD-nya kita tuh jelas ko banjir itu jadi fokus penanganan dan kita memang punya utang ke anggaran banjir karena dia kan ngejanjiin berapa triliun tuh, tapi belum semuanya, bukan karena COVID-19, tapi karena engga dianggarin," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan tawaran pinjaman uang sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI).

Baca Juga:

Pemerintah Kembali Serap Surat Utang Rp22 Triliun

Uang Rp12,5 triliun itu dialokasikan untuk program daerah Pemprov DKI yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI dilaporkan turun hingga Rp31,13 triliun sebagai dampak pandemi corona.

Beberapa sektor perekonomian yang terdampak dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun