Soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Dianggap Kalah Dibanding Bogor

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Dianggap Kalah Dibanding Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (depan-kedua kanan) (ANTARA/Riza Harahap)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, Kota Bogor jauh lebih baik daripada DKI Jakarta soal kemampuan mengelola dan transparansi anggarannya.

"Publik bisa mengakses rincian APBD-nya melalui situs atau web Kota Bogor. Lalu kenapa Jakarta tidak bisa transparan dan tidak diakses rincian APBD-nya melalui situs atau webnya?" kata Azas dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/12).

Baca Juga:

Pohon Natal Milik Pemprov DKI di Lapangan Banteng Belum Terlihat

Azas menambahkan, Pemkot Bogor juga membuat web tersebut ruang yang menyediakan forum untuk bertanya atau mengkritik jika menemukan anggaran yang janggal.

"Lalu kenapa pula publik tidak boleh bertanya dan mengkritik anggaran janggal yang akan masuk di APBD Jakarta 2020?" sebut Azas.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (Antaranews/Riza Harahap)
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (Antaranews/Riza Harahap)

Azas melihat, ada indikasi upaya mau melakukan pembesaran anggaran atau juga membuat anggaran korup oleh Pemprov Jakarta.

Ia mencontohkan, ketika ada anggaran janggal seperti membeli lem Aibon sebesar Rp83 milyar, langsung anggota DPRD membela Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Azas menduga, di birokrasi Jakarta ada persengkokolan antara anggota DPRD dengan Gubenrur Jakarta Anies Baswedan.

"Kok anggota DPRD yang kritis dan menjalan fungsinya secara benar malah dilaporkan oleh sesama anggota DPRD Jakarta Badan Kehormatan DPRD atas tuduhan menyebarkan informasi pembahasan RAPBD," ungkap Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini.

Baca Juga:

Pemprov DKI Bakal Evaluasi DWP Soal Temuan Kondom oleh FPI

"Bahkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan sikap kritis itu sebagai upaya cari panggung. Kalau anggota DPRD dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa dirinya bersih kenapa harus risih?" sebut Azas

Azas meminta, seharusnya seluruh anggota DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan belajar ke Pemkot Bogor soal transparansi anggaran.

"Ini untuk mencegah agar tidak ada korupsi," tutup dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meluncurkan terobosan baru dalam hal transparansi pengelolaan APBD.

Dengan memanfaatkan laman website kotabogor.go.id, publik kini bisa mengetahui APBD Kota Bogor tahun 2020 secara rinci di situs tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, transparansi anggaran belanja daerah agar warga Kota Bogor bisa mengetahui rincian APBD 2020.

Jika ada kejanggalan, kata Bima, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritiknya melalui aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (Si Badra) atau media sosial milik Pemkot Bogor maupun media sosial pribadinya

Total, ada 2.385 halaman di penjabaran APBD tahun 2020 dengan jumlah Rp2,5 triliun.

Semua itu, kata Bima, bisa diakses secara detail oleh masyarakat umum.

Kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor, Bima mengajak untuk mengawal dan bekerja untuk kepentingan rakyat. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

#DKI Jakarta #Kota Bogor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Janji 214 Sekolah Rusak di DKI Jakarta Segera Diperbaiki, Bertahap Sesuai Anggaran
Penyesuaian itu membuat sejumlah sekolah terpaksa menunggu giliran untuk direvitalisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Rano Karno Janji 214 Sekolah Rusak di DKI Jakarta Segera Diperbaiki, Bertahap Sesuai Anggaran
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Dinkes DKI Jakarta telah diinstruksi untuk membantu penanganan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan akibat udara Jakarta yang tak baik.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Indonesia
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Para pencari kerja bisa memanfaatkan bursa kerja itu mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, hingga mengembangkan karier.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Indonesia
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Diduga ada dua orang pelaku pemukulan yakni yang memukul menggunakan helm dan melakukan pemukulan kepada petugas di lampu merah CSW.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
City Property
Jakarta Langganan Kebakaran, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Putung Rokok Sembarangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memprioritaskan berbagai upaya preventif terhadap potensi kebakaran.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
Jakarta Langganan Kebakaran, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Putung Rokok Sembarangan
Indonesia
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Objek yang terbakar rumah tinggal dengan kategori bangunan rendah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Indonesia
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Pendampingan dilakukan untuk memastikan kejadian tersebut tidak berdampak lebih jauh terhadap kondisi psikis para siswa.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Bagikan