Soal Rencana Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Bisa Diskusikan Bersama

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Agustus 2021
Soal Rencana Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Bisa Diskusikan Bersama

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempersoalkan keinginan sejumlah fraksi DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi atas niatan penyelenggaraan Formula E.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria berpendapat, Parlemen Kebon Sirih mempunyai kewenangan atas pengguliran hak interpelasi. Tugas Legislator memang mengawal kebijakan yang dibuat ataupun yang diputuskan oleh Eksekutif.

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

"Kami tidak melarang tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh partai-partai atau fraksi-fraksi di DPRD," terang Riza di Jakarta, Jumat (13/8).

Kendati demikian, lanjut Riza, alangkah baiknya masalah-masalah yang ada di Jakarta dapat dibahas secara bersama-sama dengan bermusyawarah termasuk persoalan Formula E.

"Bisa kita diskusikan bersama. Seperti yang sudah disampaikan apa yang dilaksanakan yang tertunda karena covid 2020 lalu dilanjutkan 2022 Insyaallah," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Saat ini, ucap Riza, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tengah berkoordinasi dengan pihak panitia Formula E agar perhelatan mobil balap berenergi listrik ini dapat terlaksana.

"Tahun ini kita tunggu saja nanti pengumuman resminya apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini sejauh ini dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan sop peraturan dan perundang-undangan yang ada jadi mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan dengan baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI bakal menggulirkan hak interpelasi memanggil Gubernur untuk menjelaskan persoalan Formula E.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan di kondisi darurat pandemi sekarang ini, sudah saatnya mengesampingkan ego politik dan memperjuangkan pengembalian uang rakyat.

“Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal. Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket,” tegasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan