Soal Rencana Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Bisa Diskusikan Bersama

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Agustus 2021
Soal Rencana Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Bisa Diskusikan Bersama

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempersoalkan keinginan sejumlah fraksi DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi atas niatan penyelenggaraan Formula E.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria berpendapat, Parlemen Kebon Sirih mempunyai kewenangan atas pengguliran hak interpelasi. Tugas Legislator memang mengawal kebijakan yang dibuat ataupun yang diputuskan oleh Eksekutif.

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

"Kami tidak melarang tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh partai-partai atau fraksi-fraksi di DPRD," terang Riza di Jakarta, Jumat (13/8).

Kendati demikian, lanjut Riza, alangkah baiknya masalah-masalah yang ada di Jakarta dapat dibahas secara bersama-sama dengan bermusyawarah termasuk persoalan Formula E.

"Bisa kita diskusikan bersama. Seperti yang sudah disampaikan apa yang dilaksanakan yang tertunda karena covid 2020 lalu dilanjutkan 2022 Insyaallah," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Saat ini, ucap Riza, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tengah berkoordinasi dengan pihak panitia Formula E agar perhelatan mobil balap berenergi listrik ini dapat terlaksana.

"Tahun ini kita tunggu saja nanti pengumuman resminya apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini sejauh ini dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan sop peraturan dan perundang-undangan yang ada jadi mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan dengan baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI bakal menggulirkan hak interpelasi memanggil Gubernur untuk menjelaskan persoalan Formula E.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan di kondisi darurat pandemi sekarang ini, sudah saatnya mengesampingkan ego politik dan memperjuangkan pengembalian uang rakyat.

“Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal. Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket,” tegasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan