Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Agustus 2021
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth saat inspeksi mendadak pengerjaan saluran air di Jelambar, Jakarta Barat, Selasa (6/7). ANTARA/HO Hardiyanto Kenneth

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ajang Formula E masih menjadi prioritas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sesuai instruksinya (Ingub) nomor 49 Tahun 2021. Padahal saat ini Jakarta tengah menghadapi pandemi COVID-19.

Keinginan Anies tersebut mendapatkan kritikan tajam dari anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Ia merasa bingung dengan kebijakan tersebut padahal sudah diingatkan berkali-kali dan sekarang Anies malah mengeluarkan Ingub.

Baca Juga

Wagub Riza Tegaskan Keinginan Gelar Formula E Bukan Ambisi Politik Anies

"Hal tersebut sangat disayangkan dan seharusnya tidak perlu, mengingat saat ini situasi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang dalam keadaan defisit, karena terdampak pandemi ini," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/8).

Politisi PDI Perjuangan itu merasa heran Anies menjadikan ajang Formula E menjadi isu yang prioritas, padahal masih banyak Hal-hal prioritas yang bisa menjadi program unggulan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Seperti, lanjut Kenneth, persoalan bansos yang pendistribusiannya belum merata untuk masyarakat Jakarta yang kesusahan karena ekonominya terdampak akibat Pandemi COVID-19; bantuan subsidi modal UMKM untuk pengusaha- pengusaha menengah yang harus bangkit karena terdampak pandemi COVID-19.

"Kemudian pembebasan lahan dan normalisasi sungai untuk penyelesaian masalah banjir, masalah kemacetan dan lain-lain. Hal-hal inilah yang sebenarnya harus di perjuangkan, bukan malah Formula E," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDIP DKI Jakarta itu.

Pria yang akrab disapa Kent tersebut juga mengaku heran dengan dijadikannya Formula E sebagai prioritas, mengingat ajang Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2017-2022.

Jikapun Pemprov DKI ingin melakukan revisi RPJMD tahun 2017-2022, dia menilai jangan dimasukan program ajang Formula E karena menurutnya tidak ada urgensi dan manfaatnya di tengah Pandemi COVID-19.

Bahkan, lanjut Kent, sedari awal pembangunan sirkuit Formula E sudah tidak mempunyai perencanaan yang matang di mana lokasinya dan terkesan dipaksakan tanpa kajian yang jelas dan tidak transparan, padahal sebagian besar pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene adalah uang masyarakat Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Menurut Kent, jika memang Anies menilai ajang Formula E ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, seharusnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa menjelaskan di mana efek positifnya.

"Kemudian libatkan juga masyarakat dalam proyek ini, buka semua secara transparan biar publik tau secara detil mengenai program ini. Pak Anies jangan malah terkesan mengorbankan uang warga Jakarta demi misi khusus politik menjelang 2024 dengan menggelar ajang Formula E ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali," tutur Kent.

Menurut Kent, dana sebesar satu trilliun rupiah lebih yang akan digunakan untuk Formula E bisa untuk melakukan stimulus kepada sejumlah sektor perekonomian masyarakat di Jakarta yang berdampak akibat Pandemi COVID-19.

Anggota DPRD DKI Komisi D itu juga menyakini jika ajang Formula E tetap digelar di tengah Pandemi COVID-19 tidak akan memberikan "benefit" apa-apa, selain hanya merugi

"Lebih baik kembalikan saja komitmen fee tersebut, lupakan Formula E. Saya yakin dana yang digunakan untuk Formula E yang sebanyak Rp1 triliun lebih bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi warga kembali," tuturnya.

Lebih lanjut, Kent meminta kepada Anies agar tidak membuat program-program yang tidak bermanfaat untuk warga hingga bisa menghabiskan anggaran yang sangat banyak di penghujung masa jabatan sebagai Gubernur Jakarta. Alangkah baiknya jika mulai melakukan aksi, terjun ke masyarakat mendengarkan langsung keluhan warga Jakarta.

"Sudahlah Pak Anies, tolong buka mata dan hati nurani Anda. Berhenti untuk membuat program kerja yang aneh-aneh dan tidak bermanfaat langsung buat masyarakat, saran saya di waktu akhir jabatan yang sisa tinggal 1 tahun 2 bulan ini, banyak-banyaklah turun ke masyarakat, agar bisa mendengar langsung keluh kesah apa yang mereka butuhkan. Karena aksi nyata tersebut yang bisa menolong, jika punya target untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi," tegas Kent.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun pada tahun 2021-2022 di mana salah satunya penyelenggaraan Formula E yang yang harus terlaksana pada Juni 2022.

Dalam Ingub itu, Anies meminta Sekretaris Daerah Marullah Matali memastikan tercapainya penyelesaian isu prioritas daerah pada tahun 2021-2022, memimpin dan mengendalikan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memberdayakan seluruh asisten beserta perangkat daerah serta BUMD dan potensi daerah lainnya, dan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022.

Ada 28 target capaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, termasuk Formula E.

Selain Formula E, Anies juga memasukkan isu RPJMD, fiskal dan pajak, aset DKI, reformasi perizinan, revisi peraturan mengenai BUMD, RTRW dan RDTR, TOD, Taman Ismail Marzuki, Stadion JIS, serta pengembangan kawasan.

Anie itu tak lupa memasukkan isu prioritas mengenai banjir, air bersih, air limbah, persampahan, perubahan iklim dan pengendalian pencemaran udara, ducting, rumah DP 0 rupiah, kampung, rumah susun, regulasi transportasi, JakLingko, jalan/jembatan, MRT Fatmawati-TMII, LRT KDPBU, sepeda, transformasi digital, dan manajemen kinerja. (*)

Baca Juga

Formula E Ngotot Digelar 2022, PSI Tagih Revisi Studi Kelayakan

#Formula E #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan