Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemprov DKI kukuh Formula E dapat digelar di Jakarta pada tahun depan, bahkan memasukkan kegiatan tersebut sebagai isu prioritas daerah 2021-2022.
Menyikapi hal ini, Fraksi PSI DPRD DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyerahkan revisi studi kelayakan atau feasibility study Formula E yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan 2019.
“Studi kelayakan dilakukan sebelum mengambil keputusan. Namanya juga studi kelayakan, ini untuk menentukan apakah layak atau tidaknya sebuah kegiatan dilakukan," kata anggota DPRD Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Senin (9/8).
Baca Juga:
Anies Terbitkan Ingub, Targetkan Formula E Digelar Juni 2022
Menurutnya, jika hasil studi dinyatakan tidak layak, maka Anies Baswedan jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk bersikeras menyelenggarakan mobil balap berenergi listrik tersebut.
Menurut studi kelayakan soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di ibu kota selama 2020-2024, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengklaim total keuntungan selama 5 tahun sebesar Rp 3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro Rp 544 miliar dan dampak ekonomi Rp 2,58 triliun.
Namun, studi kelayakan tersebut tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya.
Pada kontrak yang terikat selama 5 tahun tersebut, tercatat biaya commitment fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,35 triliun.
Kemudian juga terdapat biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp 890 miliar selama 5 tahun. Sehingga total biaya penyelenggaraan yang tidak tercatat pada studi kelayakan sebelumnya mencapai Rp 3,24 triliun.
Baca Juga:
Anggara menegaskan, apabila biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp 1,24 triliun menjadi Rp 4,48 triliun. Jika dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim sebesar Rp 3,12 triliun, maka penyelenggaraan Formula E membuat Pemprov DKI rugi Rp 1,36 triliun.
“Perhitungan dengan kondisi sebelum pandemi saja sudah dipastikan rugi Rp 1,3 triliun, sekarang kita tunggu revisi studi kelayakan dengan kondisi pandemi. Buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas, apakah Formula E layak diselenggarakan? Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas Gubernur atau prioritas warga Jakarta?" tegas Anggara. (Asp)
Baca Juga:
Wagub Berharap Formula E Terselenggara 2022 di Jakarta
