Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 April 2022
Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya

Politisi Gerindra M Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra sudah bulat memecat Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Surat pemberhentian pun sudah berada ditangan Fraksi Gerindra DPRD dari DPD DKI.

Namun ketika ditanyakan mengenai surat tersebut M. Taufik mengaku belum menerimanya hingga saat ini. Ia sendiri tidak tahu sebabnya dokumen pelengseran dirinya itu, belum sampai kepadanya.

Baca Juga:

Gerindra DKI Bantah Pencopotan M Taufik karena Dukung Anies Jadi Presiden

"Belum, saya belum terima surat, belum sampe sekarang," papar M. Taufik di Jakarta, Kamis (7/4).

Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) JAYA ini tegaskan, sejauh ini juga belum ada pembicaraan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI ihwal pemecatan dirinya.

Informasi pemecatan tersebut diketahuinya dari Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria.

"Engga (ada pembicaraan di fraksi), saya sama Ariza aja berdua," urainya.

M. Taufik sendiri, tidak mengetahui alasan fraksinya itu tidak juga sampaikan pemecatan pada dirinya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

"Ya gatau, tanya sama yang ngirim surat, sampe hari ini," ucapnya.

Sebelumnya, DPD Gerindra DKI Jakarta memastikan jika M. Taufik dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD. Surat pemecatan pun sudah berada di Fraksi Gerindra DPRD.

Namun, Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria tegaskan, pencopotan M. Taufik itu bukan disebabkan karena mendoakan Anies Baswesan menjadi Presiden 2024 mendatang.

"Bukan (karena mendoakan Anies jadi Presiden 2022)," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4). (Asp)

Baca Juga:

M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah

#DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan