Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya


Politisi Gerindra M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Partai Gerindra sudah bulat memecat Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Surat pemberhentian pun sudah berada ditangan Fraksi Gerindra DPRD dari DPD DKI.
Namun ketika ditanyakan mengenai surat tersebut M. Taufik mengaku belum menerimanya hingga saat ini. Ia sendiri tidak tahu sebabnya dokumen pelengseran dirinya itu, belum sampai kepadanya.
Baca Juga:
Gerindra DKI Bantah Pencopotan M Taufik karena Dukung Anies Jadi Presiden
"Belum, saya belum terima surat, belum sampe sekarang," papar M. Taufik di Jakarta, Kamis (7/4).
Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) JAYA ini tegaskan, sejauh ini juga belum ada pembicaraan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI ihwal pemecatan dirinya.
Informasi pemecatan tersebut diketahuinya dari Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria.
"Engga (ada pembicaraan di fraksi), saya sama Ariza aja berdua," urainya.
M. Taufik sendiri, tidak mengetahui alasan fraksinya itu tidak juga sampaikan pemecatan pada dirinya.

"Ya gatau, tanya sama yang ngirim surat, sampe hari ini," ucapnya.
Sebelumnya, DPD Gerindra DKI Jakarta memastikan jika M. Taufik dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD. Surat pemecatan pun sudah berada di Fraksi Gerindra DPRD.
Namun, Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria tegaskan, pencopotan M. Taufik itu bukan disebabkan karena mendoakan Anies Baswesan menjadi Presiden 2024 mendatang.
"Bukan (karena mendoakan Anies jadi Presiden 2022)," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4). (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
