Soal Makelar Diplomasi, Minggu Depan Komisi 1 DPR Panggil Menteri Retno

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Soal Makelar Diplomasi, Minggu Depan Komisi 1 DPR Panggil Menteri Retno

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq akan panggil menteri luar negeri terkait makelar pertemuan Jokowi dan Obama di Gedung Putih (Foto: mahfudzsiddiq.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Komisi 1 DPR RI, bakal meminta klarifikasi menteri luar negeri Retno Marsudi terkait kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat. Pasalnya, dalam kunjungan itu Pemerintah menggunakan jasa makelar lobby guna bertemu dengan Barack Obama di Gedung Putih.

Hal ini dinyatakan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mahfudz Siddiq, kepada merahputih.com, saat dihubungi, Selasa (10/11).

"Kemungkinan minggu depan, usai reses, dalam kesempatan raker dengan Menlu komisi 1 akan bahas hasil-hasil kunjungan Presiden Ke AS," kata Mahfudz, Selasa (10/11).

Selain itu, Komisi 1 juga akan meminta klarifikasi terkait isu penggunaan makelar lobby oleh pemerintah agar dapat menembus Gedung Putih.

"Soal lobby mungkin saja akan diklarifikasi juga, tapi itu tidak menjadi bahasan khusus Komisi 1," ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan pertemuan antara Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menggunakan jasa makelar. Untuk dapat dapat bertemu Barack Obama, Pemerintah Indonesia harus menyewa Tim Lobby asal Singapura dengan membayar mahar sekitar Rp1 miliar rupiah.

Skandal hebat ini terungkap berkat sebuah artikel yang ditulis seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di Inggris, Dr. Michael Buehler, yang berjudul " Waiting In The White House Lobby."(fdi)

Baca Juga:

  1. Makelar Pertemuan Presiden di Amerika Serikat Resmi
  2. Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
  3. Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
  4. #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
  5. Terkuak, Temui Obama Jokowi Gunakan Jasa Makelar

 

 

 

 

#Menlu Retno LP Marsudi #Mahfudz Siddiq #Komisi I DPR #Makelar #Makelar Pertemuan Jokowi-Obama
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan